Perlu Adanya Kesepakatan Mekanisme Pengiriman Pangan Antarprovinsi
PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengusulkan agar adanya kesepakatan mekanisme pengiriman pangan antarprovinsi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing provinsi.
Hal tersebut disampaikan Irwan pada pertemuan 14th Chief Ministers And Governors Forum (CMGF) dalam 23rd IMT GT Ministerial Meeting and Related Meetings di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (28/9/2017).
Menurutnya, untuk mekanisme pengiriman pangan antar provinsi itu, juga dibutuhkan data pangan antar provinsi, serta data potensi dan produksi padangan se-Sumatera, supaya jelas pangan yamg yang dibutuhkan masing-masing provinsi.
“Persoalan pangan di Sumatera sangat penting, karena ini terkait dengan inflasi. Untuk mengaturnya dibutuhkan kesepakatan mekanisme pengiriman, data kebutuhan dan data potensi,” kata Irwan melalui pesan singkat yang diterima di Padang.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengusulkan adanya konektivitas penerbangan antar ibu kota provinsi di Sumatera dan percepatan pengembangan rel kereta api antarprovinsi.
“Agar ketiga hal tersebut dapat efektif dilaksanakan maka diperlukan nota kesepahaman antara gubernur se-Sumatera. Dengan adanya kesepakatan maka hal itu menjadi regulasi yang jelas dalam melaksanakan koneksi pangan, penerbangan dan pengembangan rel kereta api di Sumatera,” tegas Irwan.
Pada pertemuan itu, Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution menanggapi usulan Irwan secara positif. Menko meminta segera ditindaklanjuti oleh gubernur se-Sumatera.
“Ini ide bagus, saya minta ditindaklanjuti. Semua gubernur se-Sumatera perlu membuat kesepakatan dalam bidang pangan, penerbangan dan pengembangan rel kereta api seperti yang disebutkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno,” tegasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga melibatkan tim TPID masing-masing provinsi untuk melakukan berbagai diskusi pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Acara tersebut berlangsung 25-29 September yang diikuti gubernur se-Sumatera, perwakilan Pemerintah Malaysia, Thailand dan Pemerintah Pusat yang dipimpin Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution.