KKP Bantu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pandeglang
PANDEGLANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk memajukan usaha nelayan.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan KKP agar program pemberdayaan masyarakat pesisir di Pandeglang terus digulirkan,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pandeglang, Sabtu (30/9/2017).
Selama ini, bantuan dari KKP diberikan langsung oleh pihak KKP kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OSM), dan pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang hanya sebagai fasilitator saja.
Menurut dia, bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya penyediaan air bersih mengingat warga sering mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau.
“Semuanya diserahkan sepenuhnya pada OMS, mulai dari membuat perencanaan program yang akan dilaksanakan sampai pelaksanaannya. Tentunya dengan melibatkan masyarakat setempat,” ujarnya.
Selama ini, kata dia, pihak KKP rutin memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Pandeglang karena dinilai mampu mengelola bantuan itu.
Bupati juga berharap, KKP mendukung optimalisasi pengelolaan perikanan di daerah itu, mengingat Pandeglang memiliki potensi menjadi “lumbung” atau penghasil ikan.
“Dengan panjang pantai mencapai 250 kilometer, maka sebenarnya Pandeglang potensial menjadi lumbung ikan,” katanya.
Ia juga menyatakan, selain akan meningkatkan produksi ikan dan menjadi penghasil ikan, Pemkab Pandeglang juga telah memogramkan untuk mengembangkan industri perikanan dengan bahan baku memanfaatkan hasil tangkapan nelayan.
“Kami ingin ikan hasil tangkapan nelayan maupun produksi air tawar lokal sebagian diolah sehingga memberikan nilai tambah penghasilan bagi nelayan dan petani ikan,” ujarnya.
Terkait dengan itu, ia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Potensi Pandeglang cukup besar, tinggal pengelolaannya saja dimaksimalkan, dan itu perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemprov Banten, KKP maupun DPR-RI,” katanya. (Ant)