KULON PROGO – Realisasi pembangunan hunian relokasi bagi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru mencapai 40 persen atau sekitar 80-90 unit dari 173 unit rumah.
“Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), bangunan rumah relokasi yang sudah selesai dibangun warga baru kisaran 40 persen,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Triyono di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan lambatnya proses pembangunan relokasi tersebut karena masalah ketersediaan tukang dan tenaga bangunan yang kurang mencukupi.
Jumlah tukang relatif terbatas karena pekerjaan dilakukan berbarengan di semua tempat. Sehingga, dalam praktiknya, kadang pendamping warga juga harus memprioritaskan penyelesaian satu rumah dulu apabila ada anak dan orang tua atau kakak dan adik yang sama-sama membangun rumah relokasi.
Triyono mengakui, PT AP I sebetulnya sudah meminta warga segera pindah dari lahan yang sudah terakuisisi melalui pembebasan lahan proyek tersebut. Pada rapat koordinasi pembangunan bandara di Kepatihan, Senin (4/9), persoalan ini juga kembali dipertanyakan.
Hal ini dikarenakan kontrak kerja pendamping warga untuk pembangunan relokasi itu sudah akan berakhir sekitar 10 September. Dikhawatirkan nasib warga nantinya akan terkatung-katung dalam menyiapkan hunian.
“Harapan kami dulu, begitu kontrak pendamping itu habis, rumah relokasi juga selesai tapi ternyata masih ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu,” katanya.
Koordinator Kelompok Pemukim VI Lahan Relokasi Palihan, Susilo, mengatakan progres pembangunan rumah sejauh ini baru sekitar 60-70 persen saja. Beberapa rumah belum dilakukan finishing dan belum siap ditempati pemiliknya.