Fahri Hamzah: Pemerintah Perlu Membuat UU Keberadaan Pengungsi
JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu membuat suatu undang-undang terkait dengan keberadaan pengungsi dan pencari suaka guna menunjukkan Indonesia sebagai negara yang menghormati hak-hak sipil dan menghargai HAM.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam rilis, Jumat 29/9), menyampaikan hal tersebut setelah mengalirnya bantuan resmi pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohingya, baik yang berada di Bangladesh maupun di dalam negeri Indonesia sendiri.
Fahri mengemukakan bahwa dirinya mengapresiasi sikap Presiden RI Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125/2016 yang menjadi satu-satunya landasan hukum dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
Pentingnya sebuah UU terkait keberadaan pengungsi dan pencuri suaka, antara lain, karena UU Keimigrasian Indonesia tidak mengatur mengenai hal tersebut sehingga orang asing yang masuk tanpa disertai dokumen lengkap bakal langsung ditetapkan sebagai imigran gelap.
Untuk itu, kata dia, setelah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak masyarakat sipil, alangkah baiknya bila perpres terdebut dinaikkan statusnya menjadi UU.
Indonesia tidak bisa lepas tangan terhadap permasalahan pengungsi, tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, baik bagi warga negara Indonesia sendiri maupun bangsa lain.
Sebagaimana diketahui, menurut Perpres No. 125/2016, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.
Berdasarkan perpres tersebut, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia, menurut perpres tersebut, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan.
Sebelumnya, Indonesia melalui lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap akan mulai membangun 1.000 hunian sementara untuk pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh agar mereka dapat memulai kehidupan baru.
“Setelah mengirim bantuan pangan, kami akan meluncurkan 1.000 shelter, bukan plastik atau tenda, melainkan membangun rumah yang nyaman,” kata Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin di Jakarta, Rabu (27/9).
Sebanyak 1.000 hunian sementara tersebut, kata dia, akan dibagi ke dalam 10 blok pengungsian yang masing-masing blok memiliki masjid dan madrasah.
Sekitar 500 unit hunian sementara, akan diprioritaskan untuk anak yatim dan piatu yang kehilangan orang tuanya saat berusaha mengungsi ke Bangladesh.
Untuk membangun hunian sementara itu, pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar dari sumbangan rakyat Indonesia untuk Rohingya (Ant).