AS Desak PBB Keluarkan Embargo Minyak terhadap Korea Utara

NEW YORK – Amerika Serikat menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.

AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, Nikki Haley, mengatakan, ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan terlalu dini untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

Belum ada kejelasan soal apakah rancangan resolusi itu telah mendapat dukungan China.

Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, atau China.

China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.

Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.

China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut. Demikian menurut data PBB.

Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas alam cair.

Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5 Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar, yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.