Bonus Demografi Indonesia akan Berlangsung Panjang
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin), Haryono Suyono, menyebut bonus demografi di Indonesia akan berproses panjang. Yakni awalnya terjadi dengan kualitas penduduk relatif tinggi, tapi selanjutnya akan diisi penduduk kualitas rendah.
“Poses bonus demografi awal adalah proses kelebihan penduduk yang berusia 15-60 tahun. Penduduk yang menjadi bonus demografi ini adalah penduduk yang berkualitas relatif tinggi,” kata Haryono, kepada Cendana News, di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Dirinya menjelaskan, bonus yang pertama ini akan berkualitas jauh lebih baik dari yang selanjutnya. Adapun bonus berikutnya akan terjadi pada 2030 mendatang. Bonus ini akan diisi oleh penduduk di kawasan timur dan sejumlah kabupaten kota yang miskin.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa sebetulnya bonus demografi terjadi sejak 1990-an, dan puncaknya pada 2030. “Bonus demografi artinya penduduk usia produktif meningkat dua pertiga dari total penduduk, melebihi usia muda dan lansia,” katanya.
Karena itu, menurutnya, jumlah lansia yang melimpah saat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam berbagai program kegiatan. Misalnya, program Keluarga Kecil Bahagia (KKB), mengingat mereka telah memiliki pengalaman pernah menjadi keluarga muda. Sehingga usia lansia ini bisa mendorong terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Haryono juga tak memungkiri kalau prinsip keluarga kecil bahagia itu sudah bagus di setiap kota maupun daerah di Indonesia. Suksesnya bisa terhitung dari banyaknya partisipasi keluarga dalam pembangunan. Bahkan, dikatakan para wanita juga banyak yang sukses dengan karir tanpa mengenyampingkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang perhatian kepada keluarganya.
Namun demikian, mantan Kepala BKKBN ini menegaskan, tak bisa dipungkiri bahwa tantangan bonus demografi ini sangat sulit diintervensinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Untuk itu diharapkan semua elemen bangsa berkomitmen termasuk perguruan tinggi, agar segera menyebarkan mahasiswa lulusannya ke desa-desa.
“Bonus demografi cenderung terjadi di kawasan barat Indonesia, seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumetera, dan Sulawesi Utara. Jangan sampai Jakarta dan kota besar lainnya menjadi tempat berkumpul penduduk,” ujarnya.
Menurutnya, bonus demografi ini harus diimbangi dengan pembangunan pusat-pusat industri baru, bukan hanya jumlah penduduk usia produktifnya yang banyak, tetapi juga penyebaran merata pembangunan.
Seperti kegiatan pusat industri baru, ada hunian nyaman, dan adanya kegiatan ekonomi yang menjanjikan. Maka, tanpa dipaksa untuk pindah, dengan sendirinya akan pindah bila ada pembangunan merata di wilayah atau kota tersebut.
Kembali dirinya menegaskan, bahwa kunci untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru adalah menjamin ketersediaan infrastruktur termasuk menjamin konektivitas antar kota.
Untuk pembangunan dengan melihat bonus demografi suatu wilayah, maka programnya harus dimaksimalkan dengan mengikuti struktur wilayah dan ciri demografinya. Dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, misalnya, bisa dengan memanfaatkan bonus demografi, sehingga pembangunan nasional lebih tepat sasaran untuk memfasilitasi bonus demografi tersebut. Dan juga memastikan menjadi penggerak ekonomi nasional, utamanya terkait pembangunan pusat-pusat ekonomi, sehingga tidak mengandalkan pusat ekonomi yang sudah ada.
Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) ini berharap, agar daerah-daerah yang memiliki bonus demofrafi tinggi ditunjang dengan pembangunan intstrusktur, sehingga menjadi daerah hunian yang nyaman, terpenting lagi bisa menciptakan lapangan pekerjaan.