Terdapat 168.373 Rumah Tidak Layak Huni di Sumbar
PADANG — Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRPP) Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hingga saat ini terdapat sebanyak 168.373 unit Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah Sumbar.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas PRPP Sumbar, Usra Deni mengatakan, RTLH tersebar di 19 Kabupaten/Kota, dan bahkan jika diverifikasi ke lapangan jumlah tersebut cenderung lebih banyak dibandingkan data yang dirilis TNP2K tersebut.
“Kondisi ini tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun setiap tahunnya dari Pemprov telah memberikan bantuan untuk pembangunan RTLH tersebut. Seperti tahun 2017 ini, Pemprov Sumbar mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian untuk perbaikan 3.500 unit RTLH yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota,” katanya, Rabu (9/8/2017).
Ia menjelaskan, daerah yang mendapat bantuan itu yakni Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Kota Padang, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, Padangpariaman, Mentawai, dan Kabupaten Solok.
Menurutnya, soal besaran jumlah BSPC yang diberikan pada masyarakat kurang mampu tersebut juga berbeda-beda. Misalnya, RTLH kategori rusak berat dapat bantuan senilai Rp15 juta, rusak sedang Rp10 juta, dan rusak ringan Rp7,5 juta.
“Jadi bantuan ini juga akan pada untuk tahun 2018 mendatang, Dinas PRPP mengusulkan bantuan RTLH ini sebanyak 7.200 unit untuk 19 Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Deni memperkirakan, dengan adanya pemberian bantuan tersebut mampu mengurangi jumlah RTLH di Sumbar, namun kondisi di lapangan justru jumlah tersebut semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas PRPP Sumbar, Candra Mustika menambahkan pihaknya saat ini lebih fokus kembali mendata soal rumah-rumah tidak layak huni masyarakat. Sehingga, setelah akurasi datanya didapat, pihaknya akan segera mencarikan solusi, bagaimana menuntaskan persoalan RTLH maupun kawasan pemukiman kumuh.
Candra menyebutkan, khusus untuk pemukiman kumuh sampai hari ini tercatat kawasan kumuh di Sumbar mencapai 6.400 hektar lebih. Dari total kawasan kumuh itu, 2.926 hektar berada di Kabupaten Padangpariaman. Disusul Pesisir Selatan dengan luas 1.190 hektar. Selebihnya, hanya berkisar puluhan hingga ratusan hektar.
“Kita juga tengah giatnya menjalankan program penanganan berbasis pemukiman masyarakat ini. Program itu untuk mengajak dan melibatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.