Pengamat Ekonomi Aviliani: Koperasi Harus Dikembalikan ke Khittah

YOGYAKARTA — Pengamat ekonomi, DR Aviliani SE, MSi menilai keberadaan koperasi saat ini harus dikembalikan pada khittahnya untuk membantu menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat yang terjadi saat ini.

Pasalnya koperasi saat ini dinilai berjalan kurang maksimal. Pada praktiknya, hampir 90 persen koperasi hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam saja.

Hal itu disampaikan Aviliani dalam Diskusi Panel Ahli, Pokja Sistem Ekonomi Pancasila “Memperkuat sistem ekonomi pancasila dalam kebijakan Affiemative Action Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Sosial” bertempat di kampus UAD Yogyakarta, Jumat (25/08/2017).

Aviliani menilai koperasi mestinya dapat menjadi penghubung hulu hilir perekonomian. Yakni antara petani dan pelaku usaha kecil, dengan perusahaan-perusahan besar yang ada.
Baik soal pengelolaan dana CSR maupun soal manajemen penyampaian bantuan. Pemerintah dikatakan harus berperan sebagai pengambil kebijakan atau penengah antara keduanya.

“Menurut saya dana bantuan jangan dari pemerintah. Karena ada petani merpati, mereka ini tidak akan jalan jika diberikan bantuan dari pemerintah. Mereka akan lari begitu mendapat bantuan. Sehingga bantuan harus dari perusahan,”katanya.

Ia mencontohkan konsep seperti itu sudah diterapkan di Riau. Di mana perusahaan melalui dana CSR membantu para petani, misalnya dengan memperbaiki tanah, saluran air, dan sebagainya. Yakni dengan memberikan pelatihan maupun pendampingan dengan melibatkan perguruan tinggi, hingga mereka berhasil.

“Saya kira konsep semacam ini bisa kita lakukan. Karena selama ini kan berjalan sendiri-sendiri. Mestinya dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu bisa dikumpulkan dan dilelola untuk membantu pelalu usaha kecil. Seperti di Tangerang Selatan itu. Pemerintah berperan menentukan kebijakan ke mana fokus dana CSR ini diarahkan. Sehingga pemerintah lebih pada penengah,” katanya.