Pemerintah Siapkan Anggaran, Tekan Jumlah Anak Kerdil

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan anak kerdil (stunting) akibat kekurangan gizi kronis di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan MaharanI, mengatakan, hampir 12 kementerian dan lembaga dilibatkan dalam penanganan masalah stunting, dan anggarannya sudah ada gabungan dari 12 kementerian-lembaga itu dan totalnya bisa mencapai Rp60 triliun.

Puan menyampaikan hal itu usai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, selaku Ketua TNP2K terkait penanganan masalah anak kerdil, di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Puan mengatakan, untuk penanganan stunting tersebut ada dua bentuk intervensi yang dilakukan, yaitu terkait kesehatan dan nonkesehatan. Sebelumnya, pemerintah menetapkan 50 kabupaten dan kota yang akan diintervensi untuk penanganan stunting, namun saat ini bertambah menjadi 100 kabupaten serta kota.

Hal tersebut, menurut Puan, terkait dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan TNP2K, bahwa sudah ada intervensi di hampir 20 persen kabupaten-kota. Maka, untuk penanganan di 100 kabupaten-kota akan dimulai 2017 hingga 2019.

“Intinya bagaimana mensinergikan semua program yang sekarang ini dilakukan sendiri-sendiri. Namun, semua program itu kami minta ke Bappenas masukkan ke dalam RKP, sehingga 100 kabupaten kota ini menjadi daerah percontohan,” tambah dia.

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, mengatakan pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting yang sebetulnya sudah mulai menurun saat ini, namun masih ada masalah terkait gizi.

“WHO menetapkan di bawah 20 persen. Sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah berhasil menurunkan stunting, tapi ada 100 lokasi yang masih tinggi dan sensitif, misalnya akses air bersih dan sanitasi tidak ada. Maka, kita kerjanya ini ‘keroyokan’ beberapa kementerian dan lembaga,” kata Menkes.