Masih Kurangnya Infrastrukur Kesehatan Sebabkan Sulitnya Atasi Masalah Gizi Anak

JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan proporsi antara infrastruktur kesehatan dan jumlah warga yang tidak seimbang menyebabkan sulitnya negara atasi permasalahan gizi pada anak.

“Harus ada proporsi antara tenaga kesehatan dengan penduduk. Itu kan kita masih kurang sekali, klinik atau puskesmas itu juga masih kurang,” kata Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani, saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Menanggapi masih banyaknya anak yang terkena permasalahan gizi di Indonesia, dia mengatakan sejumlah komponen dalam infrastruktur kesehatan yang dibangun di suatu daerah, terkadang belum bisa mengimbangi besarnya jumlah populasi yang ada.

Salah satu komponen itu adalah tenaga kesehatan yang berjaga baik di puskesmas ataupun posyandu yang disediakan.

Seperti pada kasus di Jawa Barat, Dani menyebutkan jumlah penduduk berkisar 50 juta jiwa, sedangkan fasilitas kesehatan dan pelayanan administrasi baru tersebar di sekitar 6 ribu desa.

Akibatnya, status dan kondisi gizi anak tidak bisa terpantau secara maksimal dan pemberian edukasi mengenai gizi anak pada orang tua tidak bisa tersampaikan dengan baik secara rutin.

Termasuk pemberian imunisasi dasar yang terhambat, apalagi dengan adanya COVID-19 yang membuat banyak keluarga jarang datang untuk melakukan pemeriksaan.

“Apalagi, di Indonesia Timur. Bukan masyarakat yang tidak mau ke fasilitas kesehatan, tapi tenaga kesehatannya saja yang tidak ada. Sama seperti KB, unmet need di sana tinggi sekali karena orang sudah mau ber-KB tapi tidak ada yang bisa melayani,” ucap dia.