Parlemen Minta Pemda Kreatif Garap Pariwisata
JAKARTA — Pemerintah daerah perlu untuk lebih kreatif dalam menggarap pengembangan sektor pariwisata karena potensi tersebut perlu dioptimalkan segera bila sektor tersebut ingin menjadi sumber devisa terbesar ke depannya.
“Pemerintah daerah juga harus melakukan inovasi dan lebih kreatif lagi. Sektor pariwisata jika digarap serius akan memberi dampak ekonomi di daerah,” kata Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, setelah berkunjung ke sejumlah destinasi wisata, masih banyak lokasi di berbagai daerah yang belum tereksplorasi secara maksimal.
Politisi PAN itu mencontohkan persoalan pariwisata di kota kelahirannya Jember, yang meski telah mengalami perkembangan yang luar biasa, tetapi sepertinya belum dimaksimalkan potensinya.
“Jember identik dengan Watu Ulo atau Pantai Papuma. Sayangnya tempat pariwisata tersebut tidak mengalami perkembangan signifikan. Persoalan infrastruktur, konektivitas dengan pelaku UKM juga belum terajut dengan baik. Sedangkan saat ini makin banyak destinasi baru yang juga potensial,” ucap Anang.
Untuk itu, ia juga mendesak pemerintah pusat agar melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata agar terjadi akselerasi di sektor pariwisata.
Sebagamana diwartakan, pemerintah perlu untuk mempercepat penataan kawasan wisata nusantara bila ingin membuat sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar serta mengejar target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2020.
“Untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar, maka pemerintah harus melakukan percepatan penataan kawasan wisata,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.
Untuk itu, menurut politisi Partai Golkar itu Presiden Joko Widodo diharapkan untuk bisa turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.
Selain itu, ujar dia pihaknya juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat kajian akademis guna menganalisis UU tentang penataan kawasan yang bisa menopang pengembangan wisata.
Sedangkan setiap lokasi tujuan wisata yang banyak dikunjungi turis harus dilengkapi dengan standar pelayanan minimal agar dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan nasional.
“Saya kira harus segera disiapkan dari Pemerintah Pusat adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata,” kata Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa.
Politisi PKS itu menyatakan dengan memiliki standar yang jelas maka penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program juga akan menjadi jelas dan terukur.
Hal tersebut, lanjutnya antara lain karena penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.
“Toilet yang jumlahnya cukup, mudah diakses dan bersih akan memberikan nilai tambah bagi tempat wisata, memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang tentunya akan berimplikasi langsung pada meningkatnya jumlah wisatawan,” jelasnya (Ant).
