Diperlukan Kebijakan Jangka Panjang Mengatasi Masalah Kekeringan NTB

MATARAM  —-  Mengatasi masalah kekeringan setiap musim kemarau tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa dilakukan dengan kebijakan jangka pendek semata, dengan melakukan droping air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Tapi harus ada kebijakan jangka menengah hingga kebijakan jangka panjang yang bisa mengatasi sama sekali masalah kekeringan dan krisis air bersih yang kerap dialami sebagian masyarakat setiap memasuki musim kemarau.

“Mengatasi masalah kekeringan tidak bisa hanya dengan droping air bersih, itu sifatnya hanya sementara dan tidak bisa menyelesaikan masalah,” kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin usai menghadiri rapat koordinasi penanggulanganan bencana di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (8/8/2017).

Droping air bersih bagi warga terdampak kekeringan dan krisis ini air bersih selama ini juga dinilai tidak efektif dan kerap menimbulkan masalah di lapangan.

Untuk itulah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang seperti pembuatan sumur bor, pemanfaatan sumber mata air secara maksimal, air waduk atau bendungan dinilai akan lebih efektif dan memberikan solusi daripada langkah droping.

“Yang tidak kalah penting dilakukan adalah, harus ada kebijakan dan langkah konperehensif dari semua kalangan, baik SKPD maupun Pemerintah Kabupaten Kota. Misalkan saja pemerintah membuat kebijakan  mendorong dan membangun kesadaran masyarakat melakukan reboisasi lahan gundul dan tidak melakukan pembalakan liar,” katanya.

Mengingat, tegas Amin, salah satu faktor paling utama penyebab terjadinya bencana kekeringan dan krisis air bersih, akibat terjadinya kerusakan kawasan hutan sebagai penyangga dan penyimpan air.

Tahun ini musim kemarau telah tiba, sejumlah daerah, terutama kawasan yang selama ini menjadi langganan bencana kekeringan dan krisis air bersij sudah mulai mengalami kekeringan seperti Pulau Lombok bagian selatan termasuk Pulau Sumbawa.