Tak Akur, Dua Kepala Daerah di Sumbar Dipanggil Tim Harmonisasi

PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan dua kepala daerah telah memenuhi panggilan Tim Harmonisasi, setelah diketahui antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tak lagi akur. Dua kepala daerah itu, Walikota dan Wakil Walikota Padang, serta Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota.

“Tim Harmonisasi ini kita bentuk untuk menangani persoalan kepala daerah yang tidak lagi akur. Meski dua kepala daerah tersebut dinilai sudah tak harmonis,  tidak tertutup kemungkinan untuk kapala daerah di kabupaten dan kota lainnya juga akan turut dipanggil,” ujarnya, Senin (10/7/2017).

Menurut Irwan, dari hasil laporan yang didapati oleh Tim Harmonisasi tersebut, penyebab tidak harmonisnya sejumlah kepala daerah, karena persoalan pilkada yang tak lama bakal diselenggarakan secara serentak. Namun, sampai saat ini Irwan menegaskan, untuk kepala daerah yang termasuk tidak harmonis, baru bisa diberikan teguran.

“Teguran tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan gubernur untuk melakukan pembinaan kepada bupati dan walikota. Namun, jika sudah ada peraturan pemerintah yang baru tentang kewenangan gubernur, maka kita baru bisa memberikan sanksi,” katanya.

Irwan menyarankan, agar kepala daerah di Sumbar tetap kompak dan harmonis, kepala daerah harus mengikuti motto pada kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu, kerja, kerja, dan kerja. Hal tersebut mengingat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat agar tetap secara bersamaan untuk memajukan daerahnya.

“Masyarakat berharap adanya kemajuan daerah dari orang yang dipilihnya, bukannya malah tak akur, soal akan maju kembali pada Pilkada. Maka dari itu, lepaskan persoalan tersebut, dan fokuslah untuk membangun daerah dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat,” ungkap Irwan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menambahkan, dari hasil Tim Harmonisasi itu, hingga saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan, karena masih terlihat masih belum begitu akur antara Walikota dan Wakil Walikota serta antara Bupati dengan Wakil Bupatinya.

“Ketidakharmonisan kepala daerah ini tidak hanya menyangkut diri pribadi kepala daerah itu, tetapi seorang Sekretaris Daerah pun ikut merasakan dampak akibat dari ketidakharmonisan tersebut. Sebab, telah ada Sekda yang diganti akibat dari ketidakharmonisan itu,” jelas Nasrul.

Wagub khawatir, jika hal tersebut terjadi secara berkepanjangan, dampaknya sangat buruk bagi kemajuan daerahnya. Ia berharap kepada kepala daerah jangan mengutamakan kepentingan pribadi untuk memimpin suatu daerah, tapi utamakanlah untuk kemajuan daerah, dan tentunya jangan sampai membuat masyarakat kecewa.