Peraturan Tidak Tegas, Human Trafficking Masih Tinggi di NTT
MAUMERE — Kadang-kadang peraturan atau undang-undang human trafficking kurang tegas memberikan tindakan tegas kepada pelaku human trafficking sehingga masih banyak oknum-oknum di Provinsi NTT yang terus saja mengirim orang untuk bekerja di luar negeri secara illegal.
Demikian disampaikan Drs. Jaccky Uly mantan Kapolda NTT saat konferensi pers di Kabupaten Sikka, Sabtu (8/7/2017) sore.
Minimal undang-undang dan peraturan daerah kata Jacky mendukung segala kebijakan untuk pemberantasan human trafficking ini dan para pelakunya harus diberikan hukuman yang berat agar bisa memberikan efek jera.
Kemiskinan dan kebodohan kata mantan Kapolda NTT ini, menjadi akar permasalahan sehingga disini peran pemerintah dan segenap elemen masyarakat sangat penting untuk memberikan sosialisasi terkait syarat-syarat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang aman.
“Masyatakat kita masih bodoh bukan dalam arti tidak pintar tetapi tidak memahami mekanisme menjadi TKI secara illegal dan paham peraturan perundang-undagan yang berlaku di negeri ini,” tuturnya.
Kemsikinan pun lanjut mantan Kapolda Sulawesi Utara ini perlu diberantas dimana sektor pertanian dan peternakan harus dimaksimalkan sebab kedua sektor ini sangat menjanjikan di NTT namun belum digarap secara baik.
Jacky menambahkan permasalahan perdagangan orang ini menjadi salah satu prioritas pekerjaan yang akan dia laksanakan bila nantinya dirinya menjadi gubernur NTT guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat NTT.
Hal senada juga disampaikan Wenefrida Efodia Susilowati yang mempersoalkan minimnya peran pemerintah daerah di NTT dalam bersinergi memberantas berbagai kasus human trafficking yang masih terjadi.
Pembangunan sektor pariwisata juga kata Susi sapaannya perlu digenjot di mana harus dikembangkan konsep pariwisata yang member ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat agar bisa mendapatkan keuntungan dari membanjirnya wisatawan lokal maupun asing.
“Sektor pariwisata semakin berkembang namun konsep pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat dan bisa memberikan keuntungan dan dirasakan masyarakat belum banyak terjadi,” sesalnya.
Susi berharap agar Gubernur NTT yang akan dipilih pada 2018 harus lebih fokus mengembangan ketiga sektor yang bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, peternakan dan pariwisata khususnya di kantong-kantong TKI illegal demi mencegah berulangnya kasus human trafficking.
Selain itu juga, aparat kemanan harus bertindak tegas terhadap pelaku human trafficking agar bisa memberikan efek jera sebab ada kasus yang terungkap dimana pelaku human trafficking dibekingi oknum aparat keamanan.