Nabire Menuju Kota Layak Anak

NABIRE – Sejak dideklarasikannya Kabupaten Nabire, dua tahun lalu, sebagai kabupaten menuju kota layak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Nabire mempersiapkan Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat untuk menjadi layak anak.

Kepala DPPPA Nabire, Yufinia Mote, meminta dukungan masyarakat, sekolah, tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, pemerintah daerah, bahkan tingkat kampung RT dan RW. “Ada berbagai unsur kriteria untuk menuju kota layak anak. Bagaiamana di sekolah layak anak, rumah sakit, puskesmas, dalam lingkungan masyarakat pun harus layak untuk anak, bahkan paling penting di dalam keluarga,” kata Yufinia, kepada Cendana News, Kamis (27/7/2017).

Untuk lingkungan keluarga, ia menegaskan orangtua harus memberikan contoh yang baik seperti tak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar anak, terlebih sikap kasar terhadap anak.

“Begitu pun di sekolah, guru-guru tak boleh merokok, tak boleh berikan hukuman berat kepada anak-anak, harus berperilaku baik. Begitupun di fasilitas umum, para orangtua tak boleh berikan contoh buruk kepada anak, kita semua harus bertanggungjawab,” ujarnya.

Sampai saat ini, ia mengungkapkan masih banyak anak-anak Nabire yang belum mempunyai akta lahir. Sehingga ke depan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), agar mendapatkan identitas jelas, serta ke depan harus dapat pendidikan yang sesuai dengan usianya.

“Anak harus mendapatkan kasih sayang, dan ini semua merupakan syarat-syarat menuju kota layak anak. Jadi, jangan menunggu orang lain melakukannya, mulai dari diri kita sendiri harus membantu pemerintah wujudkan kota layak anak,” tuturnya.

Menurut Yufinia, sejauh ini pertumbuhan layak anak di Kabupaten Nabire ada peningkatan, namun tak terlalu signifikan. Mewujudkan itu semua, pihaknya terus mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dan instansi lainnya.

“Kami terus masuk ke sekolah-sekolah, dan mereka terus berusaha wujudkan ini agar ke depan Kabupaten ini dapat menjadi kota layak anak,” ujarnya.

Salah satu dicontohkannya di puskesmas bahkan rumah sakit, anak-anak merasa nyaman dan senang berada di tempat tersebut. Namun, sampai saat ini belum terlihat signifikan. Dan, ke semuanya ini butuh kerjasama dari berbagai pihak.

Sekedar diketahui, syarat satu wilayah yang dapat dikatakan sebagai kabupaten kota layak anak, setiap anak berhak mendapatkan akses bermain, pendidikan, identitas, status kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan dan peran dalam pembangunan.