Kesejahteraan Petani Sumbar Belum Merata
PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, telah terjadi penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,42 persen pada bulan Juni 2017 atau sebesar 96,66 persen, jika dibandingkan pada bulan lalu Mei 2017 NTP mencapai 97,07 persen.
Kepala BPS Sumbar Sukardi mengatakan, jika NTP mengalami penurunan, maka hal tersebut menunjukkan kesejahteraan petani di Sumbar masih belum baik. Tidak hanya itu, hal lain juga menunjukkan kepada indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,78 persen, dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan sebesar 0,36 persen.
“NTP ini menunjukkan kondisi dari para petani dalam keadaan yang tidak stabil. Setelah kita lakukan pendataan terhadap seluruh petani di Sumbar dan hasilnya petani di Sumbar pada umumnya sedang dalam kondisi yang baik,” ucapnya, Rabu (5/7/2017).
Ia menjelaskan, jika dilihat pada bulan Juni 2017 NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 93,19 untuk subsektor tanaman pangan (NTPP), 85,67 untuk subsektor hortikultura (NTPH), 99,41 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR), 105,23 untuk subsektor peternakan (NTPT), dan 110,25 untuk subsektor perikanan (NTPN).
“Jadi untuk subsektor perikanan ini terbagi menjadi dua, yaitu subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Antara kedua subsektor itu NTP masing-masing nya sebesar 108,83 dan 110,59,” katanya.
Menurutnya, kondisi turunnya NTP ini tidak hanya terjadi pada bulan Juni saja, tetapi juga terjadi beberapa bulan terakhir. Jadi kondisi ini, sebetulnya harus menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah, karena dengan turunnya NTP itu, pertanda petani di Sumbar belum sejahtera.
Sukardi mencontoh, jika soal melakukan penanganan inflasi, pemerintah sudah terlihat serius yakni melalui terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah yang sama dengan hal tersebut, sebaiknya juga ada untuk membantu para petani agar mereka merasa kesejahteraan. Seperti membuat tim khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut.
“Jika inflasi, TPIDlah yang bergerak untuk mengatasi. Kalau untuk kesejahteraan petani, belum ada langkah konkrit yang saya lihat. Padahal di Sumbar ini, cukup masyarakat yang hidup sebagai petani,” ungkapnya.
Ia menilai, dari pendataan yang dilakukan oleh BPS terkait NTP tersebut, salah satu penyebab turunnya NTP itu, karena tidak ada pengontrolan atau pengendalian pasca panen. Untuk petani di Sumbar, jika telah masuk masa panen itu, hampir semua petani yang panen, sehingga harga jatuh dan tentunya NTP jelas akan turun.
“Nah, yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu bagaimana soal pasca panennya. Jika pasca panen itu bisa dikendalikan, maka soal harga penjualan hasil panen dari petani bisa lebih bagus, dan tentunya NTP turut membaik,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang petani di Kenagarian Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Afrido mengakui, kondisi petani saat ini memang sedang terpuruk, seperti petani padi. Gabah yang dijual per karung itu untuk padi jenis Sokan hanya Rp250 ribu per karung. Untuk di daerah Surantih, cukup banyak petani yang menanam padi jenis Sokan tersebut.
“Kalau Rp250 ribu per karung, apabila padi yang didapat 15 karung, dan jika dihitung-hitung mulai menuaikan benih hingga panen dari biaya upah, hanya sedikit laba yang bisa diperoleh. Mau apalagi, hidup ini butuh makan, yang jelas saat ini lahan tidak dibiarkan tidur,” ungkapnya.
Ia mengakui tidak mendapat bantuan dari pemerintah, baik itu benih, pupuk, ataupun alsintan. Kendati demikian, petani berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah, agar petani bisa merasakan hidup yang sejahtera.