Banyak Desa di Sikka Belum Selesaikan Dokumen RPJMDes
MAUMERE — Minimnya penyerapan dana, salah satu faktornya disebabkan masih banyak desa yang belum membuat Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes) sehingga berdampak kepada pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Demikian disampaikan Yulius Herta, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif kabupaten Sikka saat rapat evaluasi percepatan penyerapan dan pencairan dana desa tahun 2017, Kamis (6/7/2017) di aula kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sikka.
Dikatakan Yulius, asistensi pembuatan APBDes di dinas PMD kabupaten Sikka sangat lama, dimana perangkat desa hampir setiap hari datang ke kantor tersebut dan kegiatan ini bisa berlangsung selama hampir 2 bulan.
“Yang juga menyulitkan kami, koordinasi di level kabupaten juga masih kurang berjalan dengan baik, seperti koordinasi antar dinas terkait,” ungkapnya.
Selain itu lanjutnya, Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 juga sudah tidak relevan lagi sehingga perlu segera direvisi agar tidak menimbulkan kerancuan di desa dan peran Pendamping Lokal Desa (PLD) tidak dimaksimalkan.
Sementara itu, camat Alok Fitrinita Kristiani mengatakan, permasalahan yang dihadapinya yakni beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan harus sering bolak-balik asistensi di dinas PMD, padahal jadwal kapal dari pulau ke Maumere tidak setiap hari ada.
Hal ini yang menyebabkan pihaknya mengumpulkan kepala desa dan perangkatnya beserta pendamping desa di kantor camat, sehingga pembuatan segala dokumen bisa segera rampung dan selesai agar pencairan dana bisa tepat waktu.
“Camat mengedepankan pembinaan sehingga dengan mengambil langkah seperti ini jangan diartikan bahwa camat melakukan intervensi, sebab semua yang dilakukan demi kepentingan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Kangae, Yohanis Yanto Kaliwon mempersoalkan tidak adanya pendamping teknis di kecamatannya, sehingga proses pembuatan RAB sering terhambat. Selain itu, relasi antara kepala desa dan BPD tidak terbangun baik.
Sementara itu, kepala desa Egon, Gahar Yan Vitalis mempersoalkan perangkat desa yang baru direkrut, dimana sumber dayanya pun belum mumpuni, sehingga pembuatan dokumen sering terhambat.
Menanggapi hal ini wakil, bupati Sikka Drs.Paolus Nong Susar mengatakan, benang merahnya harus ada evaluasi terus menerus berdasarkan dokumen. Misalnya 3 bulan lalu seperti apa dan saat ini seperti apa, semua permasalahan dicatat sehingga akan dilakukan evaluasi selama 2 hari ini.
Permasalahannya ada di administrasi atau hasil yang dicapai di lapangan, dimana pihak desa menginginkan pencairan dana cepat tetapi pembuatan administrasi juga bertele-tele dan dianggap sepele.
“Budaya kita ini kan mau uangnya keluarnya cepat tapi pembuatan administrasinya lama dan saya melihat ini terkait dengan komitmen agar bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” tegasnya.