Mengenang Kemegahan Gerakan Pembangunan Keluarga

RABU, 14 JUNI 2017

JAKARTA — Minggu, 8 Juni 2017, lalu, kita mengenang sebagai Hari Kelahiran Pak Harto. Pada tanggal yang sama di 1921, Bapak Pembangunan Indonesia, Almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, Pak Harto, dilahirkan di Desa Kemusuk, Yogyakarta.

Prof. Dr. Haryono Suyono,

Anak ajaib dari desa yang tumbuh besar seperti anak desa lainnya, yang mengenyam pendidikan bersama orangtua dan rakyat pedesaan, itu akhirnya menjadi pemimpin bangsa yang sangat mencintai dan selama hidupnya selalu membela anak desa hingga akhir hayatnya. Setiap langkahnya, terkesan menakjubkan, karena cinta kasihnya kepada rakyat desa yang tidak tergoda oleh alasan apapun. Bahkan, karena cintanya yang luar biasa kepada rakyat desa, beliau legowo menyatakan berhenti dan menyerahkan jabatan Presiden kepada penggantinya.

Sejak menjadi prajurit yang tenang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ditunjukkannya kepada dunia, bahwa RI masih ada, dengan Ibukotanya, Yogyakarta. Melalui Serangan 1 Maret 1949 yang sangat terkenal dengan ‘Enam Jam di Yogyakarta’, gerilya yang tidak putus-putusnya hingga akhirnya Ibukota RI diserahkan kepada NKRI pada 29 Juni 1949, dan akhirnya RI diakui resmi pada akhir 1949, adalah salah satu karya kenangan yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI.

Biarpun peristiwa yang luarbiasa itu tidak disodorkan lagi dalam cerita sejarah perjuangan bangsa dewasa ini, jasa tersebut tidak dapat dihilangkan, karena merupakan fakta sejarah yang diukir sebagai perjuangan, keringat, air mata dan darah para prajurit anak bangsa serta darah rakyat yang ikut berjuang dengan ikhlas, dan penuh kasih sayang pada tanah air dan bangsanya.

Secara sistematis, biarpun Pak Harto bukan seorang akademisi yang secara tertib membahas beberapa teori sebagai referensi untuk menulis suatu Tesis atau Disertasi, tetapi beliau adalah seorang prajurit yang dengan rajin mendengarkan para Guru Besar yang diangkat beliau menjadi menteri atau penasehat dekatnya, seperti Almarhum Prof. Wijoyo Nitisastro, Prof. Ali Wardana, Prof. Emil Salim dan banyak ahli lainnya. Setiap saat beliau mendengarkan, mencatat dan bertanya serta mengambil sintesa yang luar biasa. Bahkan, tidak segan mendengarkan juga para pejabat bawahan untuk mendapatkan materi teknis yang lebih detail, disertai pertanyaan serta pancingan yang sangat tajam melebihi para Eselon I yang kadang rapat berjam-jam untuk sampai pada kesimpulan, sebelum akhirnya dibawa kepada beliau untuk mendapatkan keputusan atau biasa dikenang sebagai “petunjuknya” yang selalu ampuh.

Petunjuk itu selalu ampuh, karena didasarkan pada kecintaan beliau pada rakyat dan keyakinan, bahwa petunjuk sederhana itu yang akan merangsang dan memungkinkan rakyat bisa dan mau dengan sukarela berpartisipasi. Konsep-konsep maha indah dan dahsyat yang disodorkan kepada beliau, biarpun indah di kertas, sangat miskin pertimbangan kemampuan rakyat untuk partisipasi mengambil peran dengan ikhlas.

Kelebihan beliau untuk menambah variabel partisipasi rakyat dalam mengukur kinerja itulah yang membuat rakyat dengan ikhlas bekerja keras melaksanakan pembangunan, dengan berhasil untuk lebih dari 32 tahun.

Karena kelemahan bangsa terletak pada sumber daya manusia yang disindir Bung Karno sebagai bangsa “tempe”, yang disukai rakyat, tetapi kualitas rendah, maka Pak Harto mengubah tempe itu menjadi makanan dengan mengolah lebih baik dan yakin, bahwa pada suatu ketika tempe akan menyumbang pada jajaran kuliner dunia yang digemari. Karena itu, didirikanlah Sekolah Dasar, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di seluruh tanah air, didirikan Puskesmas, dididik bidan dan dokter serta rumah sakit rujukan yang luarbiasa banyaknya.

Rakyat yang tidak biasa pergi ke Puskesmas, dokternya diperintahkan keliling kampung, agar bisa memberikan pelayanan di kampung dan rumah penduduk. Beliau tidak peduli kritik, bahwa pelayanan itu tidak higienis, tetapi yang pasti angka kematian menurun dengan drastis.

Lebih dari itu, biarpun tidak populer, secara berani Pak Harto merancang Program KB dan dengan berani membuat lembaga resmi yang terpisah dari Departemen Kesehatan untuk menunjukkan prioritas yang tinggi, agar beban keluarga semakin ringan dan segera dapat dibangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Melalui pendekatan yang dikemas dengan mendengarkan dan mengikuti petunjuk Pak Harto secara langsung, biarpun kita miskin dokter, bidan, rumah sakit dan sarana pelayanan lainnya, tetapi kaya modal budaya dan agama, maka dengan gegap-gempita mulai 1970, diawali dengan partisipasi sekitar 50.000 pasangan usia subur, kekuatan budaya bangsa dan dukungan para alim ulama, segera angka 50.000 peserta KB diubah menjadi 5.000.000 pasangan setiap tahun, sehingga dalam waktu kurang dari 20 tahun, posisi Indonesia melejit menjadi juara dunia.

Presiden RI yang kala itu di luar negeri, dicekal tidak bisa masuk PBB, karena dituduh melanggar hak azasi manusia, dibukakan karpet merah dan disambut sebagai Pahlawan KB Dunia dengan penghargaan tertinggi UN Population Awards, yang disematkan langsung oleh Sekjen PBB dengan penuh kehormatan dalam Sidang Khusus untuk itu.

Posisi keberhasilan partisipasi rakyat banyak itu memberi semangat kepada Presiden RI, untuk mempersiapkan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pemerintah, agar bisa ikut membantu setiap keluarga mengubah keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang lebih sejahtera, yang siap berbagi sesama keluarga yang masih tertinggal.

Dengan diterimanya UU tentang pembangunan dan pemberdayaan keluarga, maka pada tanggal 29 Juni 1993 dicanangkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Pilihan tanggal itu adalah suatu kenangan, bahwa pada tanggal 29 Juni 1949, para prajurit yang bergerilya di desa secara resmi mengadakan upacara di Yogyakarta sebagai tanda kembali kepada keluarga masing-masing. Segera setelah peristiwa itu, pada akhir 1949, RI secara resmi diakui dunia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Sejak saat itu, konsep-konsep dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Indonesia mulai dengan berani dan terang-terangan diperkenalkan kepada Negara-negara Non Blok. Presiden yang biasanya tidak berkenan menjadi Ketua Gerakan Non Blok, mulai dengan sopan berkenan memimpin langsung Gerakan Non Blok yang beranggotakan negara-negara selatan-selatan, utamanya negara di wilayah Afrika yang selalu tertinggal dibandingkan negara kawasan utara yang jauh lebih maju.

Pada 1995, tatkala PBB memperingati ulang tahunnya yang ke-50, sekali lagi Pimpinan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera mendapat kehormatan bersama Menteri Luar Negeri mengantar Ketua Gerakan Non Blok, Bapak HM Soeharto, menyampaikan tekad gerakan Non Blok, memberikan komitmen membangun keluarga sejahtera yang kemudian menjadi bahan rumusan dari usaha PBB yang tergambar dalam Mellinnium Development Goals  (MDGs) yang dilaksanakan mulai 2000-2015.

Sejak itu, upaya membangun keluarga sejahtera digalakkan, termasuk dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Inpres Pembangunan Keluarga Sejahtera. Tanda-tanda keberhasilan mulai kelihatan ketika pada 1997, UNDP memberikan penghargaan tentang pengentasan kemiskinan kepada Presiden HM Soeharto, karena Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 70 persen pada 1970, menjadi sekitar 11 persen pada tahun tersebut.

Sayang, pada tahun itu Pak Harto mulai digoyang secara sistematis, sehingga akhirnya dengan legowo menyatakan berhenti, karena ada “calon pemimpin baru” yang merasa bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Insya Allah.

Penulis: Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Kepala BKKBN/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Dok. CDN

Source: CendanaNews