AKSI Pangan OJK, Dorong Petani Lebih Berdaya

JUMAT, 24 MARET 2017

PADANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program “AKSI Pangan” yang merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai (value chain financing) yang diharapkan menjadi momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad.

“Melalui AKSI Pangan ini, ada19 bank partner menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12% menjadi Rp260 triliun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (24/3/2017).

Menurut Muliaman, dengan adanya AKSI Pangan itu, asuransi usaha tani, premi dan luas lahan yang terlindungi akan meningkat 64,88% menjadi Rp180 miliar dan 1 juta hektar. Begitu juga asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat 238,42% menjadi Rp27 miliar dan 120.000 ekor sapi. Sedangkan untuk penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42% menjadi Rp8,8 triliun. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi Rp9,9 triliun.

“Alasan Kabupaten Limapuluh Kota ditunjuk sebagai lokasi peluncuran AKSI Pangan OJK, karena daerah ini menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan pembiayaan rantai nilai di sektor pangan juga menjadi sentra peternakan sapi “simental”, dan salah satu daerah penghasil kakao terbesar,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, untuk mencapai sasaran program dalam meningkatkan pembiayaan di bidang pangan, terdapat beberapa karakteristik utama dalam Program AKSI Pangan OJK, seperti program akselerasi pembiayaan dilakukan dengan sinergi dari OJK, bersana kementerian dan instansi pemerintah, serta industri jasa keuangan pada 11 komoditi pangan.

Selain itu, dilakukan melalui pola pembiayaan rantai nilai yang mengedepankan proses yang terpadu dan saling terkait dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan kredit/pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal, penggunaan produk asuransi pertanian/sapi dan nelayan, melibatkan FinTech, dan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait.

“Kita juga melibatkan produsen/petani, logistik pedesaan, pemasok bibit pupuk, pengolahan, pergudangan, serta off taker. Lalu memanfaatkan penerapan teknologi informasi bidang pertanian mulai dari teknologi informasi budidaya pertanian, penanganan pasca panen, distribusi sampai dengan teknologi penjualan dan literasi keuangan,” demikian paparnya.

Dilanjutkan Muliaman, lainnya dilengkapi dengan program pendampingan secara intensif untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas produksi, keterampilan, teknologi pertanian, dan peningkatan akses keuangan.  

Ia menegaskan, program AKSI Pangan ini akan disinergikan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang telah dibentuk OJK di berbagai daerah. Sehingga dengan upaya ini dapat mengakselerasi capaian target indeks inklusi keuangan Indonesia yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo sebesar 75% pada 2019.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap, dengan adanya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, OJK melalui Program Aksi Pangan ini dapat membuat petani Indonesia lebih berdaya dan tidak lagi termarginalkan.

Menurut gubernur, harapan tersebut tidaklah berlebihan jika menilik luasnya cakupan Program AKSI Pangan mulai dari pembiayaan dan penjaminan, hingga capacity building petani.

“Dengan ketersediaan modal dan pengetahuan yang cukup, target produksi pangan tentu akan tercapai. Mari menuju ketahanan pangan,” ujarnya.

Gubernur juga meyakini, melalui program ini, dunia perbankan akan mendapat keuntungan karena peluang pengembangan dan pangsa pasar komoditas hasil pertanian Indonesia secara umum dan Kabupaten Limapuluh Kota secara khusus, masih besar.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Editor: Satmoko / Foto: Istimewa