Wakil Ketua Komite I DPD RI, Minta Freeport Minggat dari Indonesia

SENIN, 20 FEBRUARI 2017

JAKARTA — Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, menegaskan kepada pemerintah agar tidak boleh kalah dan menyerah terhadap PT Freeport yang mengancam akan mengadukan gugatan melalui arbitrase.

Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani.

Sebab menurutnya, kalau takut terhadap ancaman Freeport, itu artinya negara telah sukarela meletakkan harga dirinya di bawah kaki dan alas kaki negara asing.

Indonesia, beber dia, sudah terlatih melawan Belanda 350 tahun melewati masa sulit saat melawan penjajah Jepang. Karena negara ini memiliki kekayaan yang maha dahsyat dan luar biasa.

“Kita tidak hanya sekadar tidak takut dengan Freeport tapi juga tak boleh takut melawan negara yang mengawal dan teman dari Freeport. Dengan negara manapun yang menjadi kawan Freeport, kita tidak boleh tunduk,” tegas Benny di ruangnya di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Dia menjelaskan, pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk jenis barang (divestasi) sebenarnya adalah tawaran yang ideal. Sebab, negara ini memiliki kedaulatan dan harga diri. Jadi, perampokan sumber daya alam (SDA) di negeri ini harus diakhiri.

Presiden Jokowi, kata dia, hadir sebagai sosok antitesa dari kepemimpinan politik lainnya. Perlawanan Jokowi terhadap Freeport ini sebenarnya adalah perlawanan yang jelas kepada negara Amerika yang membekingi Freeport.

Jadi, lanjutnya, kalau Freeport ingin bertahan dengan kontrak karya, maka itu harus menjadi mimpi di siang bolong. Tapi kalau menerima tawaran Jokowi divestasi 51 persen saham menjadi milik negara, inilah sebenarnya ekspektasi bukan hanya harapan masyarakat Indonesia saja, tapi ini adalah ekspektasi founding fathers yang telah memploklamirkan negara ini.

“Pasal 33 jelas kok, bumi air tanah dan kekayaan alam yang menghidupi hajat orang banyak itu dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Dia pun menyarankan Pemerintah, kalau Freeport tidak mau tawaran tersebut, tidak perlu negosiasi, jadikan saja kuburan bagi Freeport. Pilihan Freeport hanya dua, menaati UU minerba tahun 2009 yang dibuat pemerintah dan DPR juga mematuhi aturan lainnya. Kedua jika tidak mau patuh dengan undang-undang bangsa, maka silakan angkat kaki dari negara Indonesia.

“Maka saya setuju dengan elemen seperti Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Ansor yang siap mengamankan kekayaan alam kita,” imbuhnya.

“Jadi kita harus mengawal cita-cita Jokowi, karena penguasaan Freeport ini juga sudah dikuasai para antek asing dari semua lini yang bisa jadi juga ada di lingkungan istana. Maka kita harus mengawalnya, karena saya yakin Pak Jokowi dalam hal ini pemerintah tidak akan takut. Inilah yang harus kita support,” tutup Benny.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa