RABU, 1 FEBRUARI 2017
JAKARTA — Setiap kementerian atau lembaga harus fokus pada pencapaian program yang berorientasi pada hasil. Namun, program yang dijalankan tetap harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Program-program di kementerian dan lembaga harus betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
![]() |
| Presiden Jokowi menyampaikan agar program yang ada di kementerian harus betul-betul produktif. |
Hal ini diungkapkan Presiden JokoWidodo saat memimpin rapat kabinet paripurna untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang (01/02/2017).
“Pastikan juga bahwa program-program di kementerian dan lembaga yang saudara-saudara pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini penting sekali digarisbawahi, dan membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan serta menekan ketimpangan,” kata Presiden.
Saat memimpin jalannya rapat kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden juga memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mencermati secara rinci program-program prioritas dari setiap kementerian/lembaga sekaligus memastikan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dapat berjalan dengan baik.
“Peningkatan besaran anggaran harus betul-betul memiliki kontribusi pada capaian hasil. Jadi orientasi kita adalah orientasi hasil bukan orientasi prosedur. Tapi prosedur tetap mengikuti,” tegas Presiden.
Di tahun 2017 ini, peningkatan anggaran terjadi di beberapa kementerian. Presiden juga memerintahkan agar alokasi dana tersebut dapat didistribusikan ke daerah dengan melibatkan badan usaha kecil dalam proyek-proyek pemerintah. Untuk itu, fungsi pengawasan secara langsung harus dilakukan untuk menjamin berjalannya program yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
“Agar rakyat itu juga mendapatkan porsi kuenya, agar kontraktor yang ada di daerah juga mendapatkan porsi kuenya. Diperbanyak padat karyanya. Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor yang ada di daerah, kontraktor kecil, kontraktor menengah agar mereka belajar juga mengenai proyek yang besar,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama bersinergi antara pusat dan daerah guna mewujudkan program pemerintah yang efektif dan efisien.
“Di level pusat saya minta Menko untuk memastikan implementasi dari program yang lintas kementerian, lintas lembaga, maupun pusat ke daerah agar bisa saling sinkron, tidak bertabrakan. Yang paling penting juga lebih efisien,” tegasnya.
Kunci efektivitas pelaksanaan program pemerintah, terang Presiden, adalah saling bersinergi, berkoordinasi dan berkonsolidasi yang baik antara pusat dengan daerah. Begitu juga dengan inefisiensi anggaran yang masih ditemukan di sejumlah kementerian/lembaga. Kemungkinan potensi inefisiensi di dalam anggaran tetap terbuka sebab setiap kementerian/lembaga masing-masing merencanakan dan menganggarkan untuk sesuatu yang sama.
Komunikasi Publik
Dalam rapat kabinet yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla ini, Presiden meminta kepada jajarannya untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari munculnya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
“Saya minta pada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik, baik langsung ke kampung, pesantren, kampus, media. Harus pro aktif sampaikan yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan. Kendalanya apa, hambatannya apa. Sehingga rakyat memberikan masukan, rakyat merasa ikut memiliki program yang kita jalankan,” ujarnya.
Jika ada pemberitaan di media yang tidak sesuai dengan fakta, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan klarifikasi, sehingga rakyat mendapatkan penjelasan yang baik.
“Kalau ada yang disampaikan di media tidak benar, mestinya juga harus diluruskan, dibetulkan. Informasi yang berseliweran dari berbagai sumber, setiap orang bisa menjadi sumber, bisa membuat berita sendiri, banyak kabar yang tidak betul, banyak kabar yang bohong, hal ini harus direspon dengan cepat. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja,” tutup Presiden.
Jurnalis: Shomad Aksara / Editor: Satmoko / Foto: Istimewa