Sempat Tertunda, 720 Pejabat di Klaten Akhirnya Dilantik

KAMIS, 12 JANUARI 2017

SOLO — Setelah tertunda karena ditangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelantikan dan pengukuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di Pemkab Klaten, akhirnya  terlaksana. Pengukuhan sekaligus pelantikan pejabat ini dilakukan oleh Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani dan disaksikan langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pelantikan pejabat dan pengukuhan OPD di Klaten.

Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan, pelantikan sekaligus pengukuhan OPD merupakan satu langkah awal untuk menggerakkan roda pemerintahan di Klaten yang hampir selama dua pekan terakhir vakum. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya melakukan perubahan  agar lebih transparan dan akuntabel pasca kasus yang menyeret orang nomor satu di Klaten tersebut.

“Setelah dilantik dan dikukuhkan, sudah harus bisa menyesuaikan diri di lokasi kerja masing-masing. Apa yang terjadi di Klaten dijadikan pelajaran untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yakni yang bersih dan akuntabel,” ujar Plt Bupati  Klaten di sela-sela pelantikan, Kamis (12/1/2017).

Dalam pengukuhan dan pelantikan ini, setidaknya terdapat 720 pejabat di lingkungan Setda Klaten yang dilantik. Ratusan pejabat yang dilantik itu  berasal dari eselon II, III dan IV.  Tak luput pula, sejumlah pejabat yang sempat diperiksa sebagai kasus jual-beli jabatan dengan tersangka Bupati Klaten Sri Hartini juga ikut dilantik.  “Pak Bambang teguh tetap dilantik. Kalau Pak Sularman diberhentikan sementara karena  masih dalam proses hukum,” terangnya.

Tak hanya soal pengukuhan dan pelantikan pejabat, Plt Bupati menjelaskan untuk gaji seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah proses pencairan.  Diperkirakan, Senin (16/1) awal pekan depan gaji sudah cair. “Sebenarnya besok pagi sudah siap, tapi tidak dengan tunjangan macam-maacam. Daripada dua kali kerja, lebih baik jadi satu tapi utuh,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pronowo, menambahkan, adanya pelantikan dan pengukuhan itu harus dimaksimalkan oleh pejabat di Setda Klaten. Momentum di Klaten, kata Ganjar, harus digunakan untuk melakukan perubahan yang besar. Perubahan itu baik dari pola pikir,  metode, sistem kerja, maupun keterbukaan publik.

“Saya berpikir memang saatnya wistel blowing system itu diterapkan. Karena apa, mereka takut dengan pimpinan. Dengan sistem wistel blowing system ini siapa pun akan melaporkan dengan baik, kontrol akan terjadi dan ini bisa mengintimidasi adanya peluang oran- orang untuk korupsi-kolusi. Nah kita harapkan mereka bisa merubah pola pikir, pola kerja yang lebih transparan-akuntabel,” tandas Gubernur.

Suasana pelantikan pejabat di Klaten pasca tertangkapnya Bupati Sri Hartini oleh KPK.

 Pelantikan 720 pejabat sekaligus pengukuhan POD di Setda Klaten, sebelumnya tertunda selama hampir dua pekan, karena dampak dari Bupati Klaten Sri Hartini,  yang ditangkap KPK 30 Desember 2016 lalu. Akibat kasus itu, roda pemerintahan di Pemkab Klaten hampir lumpuh, bahkan gaji PNS juga tersendat. 

Jurnalis: Harun Alrosid / Editor: Satmoko / Foto: Harun Alrosid