Titiek Soeharto : Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sejahterakan Masyarakat Itu Tidak Benar

Di dalam amdal untuk alih fungsi lahan tersebut dituliskan oleh pemerintah bahwa lahan Desa Sukamulya adalah tidak produktif karena hanya menghasilkan 6 (enam) Kuintal per hektar.

Amdal tersebut dibantah oleh data yang dihimpun Kusnadi, Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Majalengka, Boy Supanget Ketua KTNA (Kontak TaniNelayan Andalan) Kabupaten Majalengka, Otong Rustam Petani sekaligus penduduk asli Desa Sukamulya dan Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono yang mewakili laporan seluruh warga Desa Sukamulya.

Potensi Desa Sukamulya sangat besar. Dari 700 hektar sawah yang ada, per hektar sawah bisa menghasilkan 7 ton padi. Artinya jika 700 hektar dikalikan 7 ton maka menemukan angka 4.900 ton padi untuk hasil satu kali tanam dari 700 hektar lahan produktif itu.

Berkembang lagi saat 4.900 ton padi dikalikan 4.700 rupiah (harga 1 kilogram gabah) maka angka perputaran uang cukup mengagetkan sebesar 23 Milyar per satu kali tanam. Sedangkan Desa Sukamulya sendiri memiliki siklus tanam-panen sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

Belum lagi jika dihitung betapa hasil palawija yang sangat baik di Desa Sukamulya dengan cabe sebagai komoditas andalan. Menurut data, pada tahun 2014 harga cabe di tingkatan petani Desa Sukamulya mencapai Rp60.000-70.000, sehingga perputaran uang yang dihasilkan mencapai 1 Milyar rupiah. Lalu ada lagi komoditas tambahan yakni mangga.

Harga mangga di Desa Sukamulya untuk dijual secara borongan mencapai 1-2 juta rupiah per pohon. Jika satu rumah warga memiliki 3-5 pohon mangga maka penghasilan tambahan petani Desa Sukamulya terhitung lumayan untuk ukuran desa kecil.

Menanggapi data-data akurat tersebut, maka Komisi IV DPR RI yang mengunjungi Desa Sukamulya pada Kamis (1/12/2016) dalam rangka melihat langsung laporan adanya keanehan dalam alih fungsi lahan di sana merasa terkejut. Mengapa sampai amdal pemerintah provinsi bisa berbeda dengan data dari petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa sejatinya tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Akan tetapi perbedaan hasil amdal dengan data petani menunjukkan bahwa ada masalah dalam alih fungsi lahan BIJB.

“Sekarang pemerintah merencanakan mencetak jutaan hektar lahan baru, dan menurut hemat kami itu luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan saat langkah tersebut mengorbankan lahan produktif yang sudah berjalan sejak lama serta menjadi sandaran hidup masyarakatnya,” ucap Titiek Soeharto.

Pernyataan  ini sangat tepat dan bijak mengingat lahan-lahan milik petani Desa Sukamulya yang akan dialihfungsikan sebagai penambah jarak panjang landasan pacu BIJB adalah lahan produktif. Jika dialihkan maka penduduk harus membuka kembali lahan baru yang akhirnya memulai dari awal lagi apa yang sebenarnya sudah mereka miliki selama bertahun-tahun.

“Alih fungsi lahan yang tidak mensejahterakan rakyat itu tidak benar di mata Komisi IV. Kami akan mempertanyakannya kepada pemerintah provinsi Jawa Barat,” tegas Titiek Soeharto.

Sebenarnya diperlukan dialog yang lebih mendalam antara pemerintah provinsi dengan warga Desa Sukamulya sebelum lahan mereka dialihfungsikan. Artinya dialog bukan sekedar warga mendapatkan berapa rupiah sebagai ganti ruginya, akan tetapi lebih kepada fasilitas pengayoman apa yang akan diterima warga untuk mengelola lahan baru nantinya.

Jika dilihat dari apa yang berkembang di masyarakat Desa Sukamulya adalah mereka kurang mengerti apa fungsi kehadiran BIJB bagi kesejahteraan mereka ke depannya. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sepertinya belum mempertimbangkan forum atau cara dialog dengan visi ke depan seperti itu.

 Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Miechell Koagouw