Deklarasi Djuanda Harus Dijadikan Inspirasi Generasi Muda

Adanya deklarasi menjadi keuntungan, sebab wilayah laut kepulauan di Negeri ini menjadi lebih luas 2,5 kali lipat. Yaitu dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km², dengan pengecualian Irian Jaya yang memang kala itu belum diakui secara internasional.

“Jadi harapan kita setiap peringatan Deklarasi Djuanda ini harus memberikan inspirasi kepada generasi muda,” kata Ade dalam peringatan Deklarasi Djuanda ke-59, di kampus Unpas, Jalan Setiabudi Kota Bandung, Kamis (15/12/2016).

Dikatakan, seluruh pihak harus punya andil guna melanjutkan perjuangan Djuanda. Dewasa ini masyarakat tinggal memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam yang ada dengan maksimal.

“Pengelolaan sumber daya laut ini wajib menjadi bagian upaya kita ke depan khususnya juga berkaitan dengan pembangunan karakter kemaritiman dan bahari kita,” ujarnya.

Disampaikan, kelautan harus dikelola dengan baik sehingga kian bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Terlebih, laut di negeri ini memiliki kekayaan yang cukup besar.

Menurut Ade, setiap Perguruan Tinggi juga dituntut mencetak lulusan-lulusan terbaik yang mampu mengembangkan kekayaan laut.

“Perguruan tinggi menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk ke depan. Kita bersama-sama coba untuk mengelola kekayaan laut, baik di bidang perikanan, ekplorasi sumber daya mineral, pariwisata, ataupun industi kemaritimannya,” tuturnya.

Salah satu untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat laut adalah di bidang perikanan. Ade katakan, kemampuan nelayan ketika memburu ikan pun harus ditingkatkan.

“Agar  ke depan hasilnya juga bisa maksimal,” kata Ade.

Sementara itu, Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan masyarakat Indonesia harus berterimaksih kepada Djuanda. Menurutnya, dengan adanya deklarasi kedaulatan Negara Republik Indonesia terpelihara secara utuh.

“Bayangkan andai saja deklarasi Nusantara tidak dilakukan oleh Djuanda, pasti lautan Indonesia menjadi wilayah bebas, orang asing akan bebas berkeliaran,” kata pria karib disapa Aher ini.

Djuanda Kartawidjaja dilantik  sebagai  Perdana Menteri Indonesia yang ke 10  pada 9  April 1957. Dalam masa pemerintahannya yang berlangsung hingga Juli 1959 pria kelahiran Tasikmalaya 14 Januari 1911 ini mengumumkan apa yang disebut sebagai  Deklarasi Djuanda  pada 13 Desember 1957.  Intinya menentukan  wilayah perairan RI  bagian laut  yang terletak di sekitar dan di antara pulau-pulau yang  sebelumnya  adalah lautan bebas menjadi lautan nasional. 

Dengan Deklarasi Djuanda terbentuk  batas hukum negara kesatuan.  Pernyataan yang dibacakan Djuanda dalam sidang kabinet kala itu, menjadi landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipergunakan untuk menggantikan Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie pada 1939. Terutama, pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah teritorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis air rendah setiap palung

Dekalarasi Djuanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Sebelumnya  di masa Hindia Belanda, laut-laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas. Karena dianggap laut bebas, maka siapa saja boleh mengambil kekayaan alamnya, termasuk ikan, Dengan adanya deklarasi Djuanda itu Indonesia mengukuhkan  fondasi otoritas maritimnya.  Harian Merdeka  nomor 3 edisi  18 Januari 1958 mengulas  bahwa  kebijakan 12 mil dari laut ini mendapat tantangan dari  Amerika Serikat, SEATO   tetapi disokong RRC dan Uni Soviet. 

Deklarasi Djuanda baru diakui PBB  secara internasional sejak 16 November 1994, namun  apa yang dilakukan Djuanda membuktikan bahwa ia seorang visioner ke depan. Kecerdasannya sudah tampak sejak muda ketika ia menjadi seorang insinyur pada usia 22 tahun dari Technise Hoogeschool te Bandung (ITB sekarang).  Djuanda juga membeirkan konstribusimembangun  perhubungan perkeretaapian dan membenahi transportasi laut  di Indonesia pada 1950-an.