Bersama Tutut, Mr. Clean Mencanangkan Gerakan Cinta Rupiah di Tengah Badai Kapitalisme Global

Sebutan Mr. Clean untuk mantan Ketua Palang Merah ini justru disandangnya tatkala menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tahun 1988-1993. Pada masa itu, pendapatan negara dari pajak naik hingga dua kali lipat, jauh melampaui target yang diharapkan.

Hal yang paling monumental lainnya adalah ketika Mari’ie Muhammad menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada saat krisis moneter 1997/1998. Begitu banyak teori dan kisah di balik krisis ekonomi yang bereskalasi menjadi suksesi kepemimpinan nasional. Namun, menariknya tak satupun nada miring menuding sebagai kegagalan seorang Mar’ie, yang nyatanya beliau menahkodai departemen yang mengurusi masalah-masalah finansial negara ini pada masa itu.

Krisis moneter 1997, sebenarnya sudah mulai bisa diramalkan dua atau tiga tahun sebelumnya, tatkala kredit macet sektor swasta mencapai 8 Persen dari total hutang. Pada semester kedua tahun berikutnya, kredit macet membengkak hingga Rp. 10,4 Triliun atau setara dengan 2 Persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Pada dasarnya, krisis ekonomi pada masa itu memiliki dua aspek utama, yakni besarnya hutang sektor swasta dan lemahnya regulasi sektor pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mar’ie Muhammad sebagai Menkeu saat itu mengeluarkan beberapa program.

Pertama, penjadwalan hutang senilai 16 Miliar Dolar AS, sekaligus penghematan belanja konsumsi. Kedua, memindahkan aset dan devisa dari bank-bank swasta ke Bank Indonesia. Program Mar’ie ini sukses mengatasi kepanikan pasar keuangan, sehingga rupiah stabil pada kisaran Rp. 3.000 Per Dolar AS.

Namun, situasi positif ini tidak berlangsung lama. Pada saat itu, kepercayaan diri pelaku usaha sangatlah rendah, sehingga rupiah kembali anjlok. Pada awal Oktober 1997, rupiah terdepresiasi lebih dari 40 Persen sejak tiga bulan sebelumnya. Pada 31 Oktober, Indonesia melakukan komitmen dengan Lembaga Dana Internasional (International Monetary Fund/IMF) senilai 43 Miliar Dolar AS, yang sebagian dari dana tersebut merupakan partisipasi dari beberapa negara donor seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia dan China.

IMF mensupervisi pemulihan ekonomi Indonesia dengan kebijakan pengetatan fiskal yakni, 1. Stabilisasi nilai rupiah, 2. Penguatan kebijakan fiskal, 3. Mengurangi defisit mata uang, 4. Penguatan sektor perbankan, serta 5. Penguatan sektor swasta.

Implikasi dari program tersebut, Pemerintah atas desakan IMF menunda proyek-proyek raksasa yang dicanangkan Presiden Soeharto senilai 37 Miliar Dolar AS. Proyek-proyek tersebut antara lain, Jakarta Tower dan Jembatan Malaysia Peninsula, yang menghubungkan Sumatera dan daratan Malaya. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah IMF mendesak agar Indonesia mencabut aturan Penanaman Modal Asing tentang klausul kepemilikan saham maksimal oleh investor asing sebesar 49 Persen.

Pemulihan mata uang rupiah tidak seperti yang diharapkan. Pada Desember 1997, nilai rupiah berkisar Rp. 5-6.000 Per Dolar AS. Hutang sektor swasta meningkat dari Rp. 13 Triliun menjadi Rp. 31 Triliun atau setara dengan 5-7 Persen PDB.

Pada 6 Januari 1998, Presiden Soeharto membacakan Anggaran Perencanaan Belanja Negara 1998/1999, yang mengalami kenaikan sebesar 32 Persen dari semula, sehingga menjadi Rp. 133 Triliun, dengan asumsi nilai Rupiah Per Dolar AS senilai Rp. 4.000. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4 Persen dengan asumsi inflasi 9 Persen.

Celakanya, pasar kembali memporak-porandakan fundamental ekonomi kita. Pada 2 Januari 1998, nilai rupiah kembali terdepresiasi ke angka Rp. 6.000. Lalu, seminggu setelahnya dikenal dengan peristiwa Selasa Kelabu, 8 Januari 1998, rupiah terpuruk hingga Rp. 10.000 Per Dolar AS.

Di saat genting inilah, putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, bersama Mar’ie Muhammad mengkampanyekan Gerakan Cinta Rupiah, yang disingkat GETAR. Walaupun gerakan ini tidak mampu menghadang tsunami kapitalisme global, bahkan malah disambut cemoohan berbagai pihak, setidaknya sejarah mencatat bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dengan penuh tekad, menjadi benteng terakhir imperialisme liberalisasi ekonomi.

Agar generasi sekarang juga tahu, bahwa ketentuan pajak ekspor untuk komoditi unggulan kita berdasarkan program IMF, dicabutnya larangan investasi  minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) bagi perusahaan asing, monopoli ekspor impor oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) berakhir tepat dengan berakhirnya kekuatan Orde Baru…

Editor : Koko Triarko / Foto : CendanaNewsIstimewa