Bekerja ke Luar Daerah, Program Pemerintah Belum Mampu Sejahterakan Masyarakat

SENIN, 19 DESEMBER 2016 

SUMENEP — Banyaknya masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang bekerja ke luar daerah perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pasalnya, selama ini sudah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pedesaan, namun ternyata program yang ada belum berjalan maksimal sesuai harapan. Tak jarang masyarakat di ujung timur Pulau Madura meninggalkan tanah moyangnya untuk memperbaiki nasib, karena di daerah sendiri sudah tidak memiliki harapan banyak dalam memperbaiki ekonomi yang selama ini sangat terpuruk. Padahal, dengan adanya Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat anggarannya cukup besar. Sayangnya dana tersebut dan program lain belum mampu menjadi penunjang perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Syah Latif, Direktur Bengkel Desa Kabupaten Sumenep.

“Jadi, saat ini, banyaknya masyarakat yang pergi bekerja ke luar daerah seperti Jakarta merupakan jalan terbaik. Karena mereka sudah tidak ada yang bisa diharap ketika tetap bertahan di daerahnya. Meski sekarang sudah banyak program maupun dana yang masuk ke desa, rupanya belum mampu merubah perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Syah Latif, Direktur Bengkel Desa Kabupaten Sumenep, Senin (19/12/2016).

Disebutkan, semestinya program-program yang dijalankan pemerintah dilakukan evalausi, apakah sudah menyentuh kepada masyarakat atau hanya sebatas dijalankan tanpa melihat dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan. Karena jika program dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat, dipastikan dapat merubah terhadap kesejahteraan. Karena sekarang anggaran yang diberikan kepada desa cukup besar, sehingga tidak selayaknya banyak masyarakat pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan.

“Jadi, program itu harus dievaluasi, apakah sudah ada yang menyentuh atau belum ke masyarakat. Seperti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena bisa saja yang main dan menikmati hanya mafia anggaran, sebab anggaran itu cukup besar. Maka pemerintah jangan hanya melakukan pencitraan saja,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memang perlu menggali potensi kelompok-kelompok masyarakat agar dapat menemukan potret mitra potensial guna membangun jaringan untuk memperkuat akses masyarakat dalam mewujudkan komitmen bersama antarpihak dalam pembangunan desa terpadu. Seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, wirausaha, hutan rakyat, peternakan, pluralitas budaya, dan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika.

Jurnalis: M. Fahrul / Editor: Satmoko / Foto: M. Fahrul