Pengamat Sebut Pendekatan Diplomasi Dibutuhkan dalam Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Cendana News - 13 Nov 2016 - 14:35

MINGGU, 13 NOVEMBER 2016

BALI—Salah satu program Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla adalah mencanangkan Indonesia menjadi negara maritim dan poros maritim dunia. Namun, ada sejumlah tantangan, yang jika tidak diatasi dengan baik, menyebabkan cita-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia itu gagal terwujud. Hal itu diungkapkan pengamat Maritim, M Harjono Kartohadiprodjo, saat memberikan Kuliah Umum dengan tema “Melalui Ajaran Tri Sakti Bung Karno Kita Cipatakan Pahlawan Kemaritiman Pengamal Konstitusi,” di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pengamat Maritim M Harjono Kartohadiprodjo (kemeja batik/kedua dari kiri), Dekan FH Universitas Udayana Prof Dr I Made Arya Utama, SH.MH (ketiga dari kiri)

Salah satu tantangannya terkait diplomasi maritim. Dijelaskan Harjono, Indonesia yang berfungsi sebagai poros maritim dunia memiliki 10 perbatasan laut dari 12 perbatasan dengan negara tetangga.

Menurut dia, kondisi ini memiliki potensi munculnya persoalan diplomatik, yang meliputi: Pertama, Freedom of Navigation, mengingat Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan UNCLOS, dan pasal 11 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hal ini terkait dengan penggunaan Laut China Selatan yang sangat strategis dan penuh dengan perselisihan wilayah, dan penempatan pangkalan militer yang ada hubungannya dengan Freedom of Navigation. “Karena Laut Tiongkok Selatan merupakan rute lewatnya barang-barang perdagangan dunia senilai USD 5,3 Trliun,” jelas Harjono.

Kedua, terjadinya tumpang tindih wilayah perairan ZEE, sebagai akibat sama-sama sebagai anggota UNCLOS yang memiliki hak atas wilayah ZEE di wilayah Laut China Selatan.

“Yaitu negara-negara RRT (Tiongkok)-Malaysia dan Indonesia karena masing-masing negara mengemukakan dalil sejarah negaranya dengan wilayah tersebut,” ujarnya.

Ketiga, terjadinya konflik wilayah dan kepulauan di Laut China Selatan antara RRT dengan Brunei, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Taiwan. “Di mana masing-masing negara menempatkan pangkalan militernya, karena Laut China Selatan memikiki kekayaan alam berupa 11 Bilion Barrels Minyak Bumi dan 190 triliun Cubic Feat Gas Bumi,” katanya.

Menghadapi tantangan tersebut, Harjono mendorong pemerintah Indonesia agar pendekatan diplomasi maritimnya memanfaatkan hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, yakni Dasa Sila Bandung menjadi landasan kerja sama ekonomi bagi kesejahteraan anggota-anggotanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, diplomasi maritim menjadi semakin penting karena perairan Indonesia menjadi penting bagi perdagangan dunia.

“Karena kepentingan negara-negara asing terhadap wilayah Indonesia semakin bertambah, dan kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatannya menjadi semakin penting,” tegas Harjono.

Jurnalis : Bobby Andalan / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Bobby Andalan

Bali