Abai Pada Pembangunan Berbasis Bahari, Infrastruktur Antar Pulau Memprihatinkan

Kondisi keberadaan masyarakat bahari di wilayah pesisir Lampung, pulau pulau terluar tersebut berdasarkan catatan jurnalis Cendana News masih jauh tertinggal dari masyarakat di wilayah daratan Lampung yang ada di Pulau Sumatera. Meski beberapa tempat telah mendapat program kegiatan sambang nusa serta kegiatan pemberdayaan lain bahkan sebagian pulau menjadi destinasi wisata bahari namun belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat akibat infrastruktur penunjang yang belum memadai. Akses di jalan di darat yang memprihatinkan dan ditambah infrastruktur menuju ke loksai wisata bahari pun masih terbilang jauh dari sempurna diantaranya jalan menuju lokasi wisata Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus, Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran atau beberapa tempat wisata bahari di Kabupaten Lampung Selatan.

Boomingnya destinasi wisata bahari seolah menjadi tonggak kembalinya eksistensi negara Indonesia sebagai negara bahari yang terdukung oleh adanya media sosial berupa blog dan jejaring sosial berupa Path, Twitter, Facebook dan bentuk media lain. Pantai, laut, bahari yang sudah ada sejak NKRI berdiri seolah kembali diperhatikan meski selama beberapa ratus tahun seolah ditinggalkan. Jati diri yang kembali untuk diperjuangkan meski hanya dari sisi keindahan dan konsumsi untuk visual dan kesenangan sesaat para pemburu keindahan. Meski demikian pembangunan bagi masyarakat bahari masih belum menyentuh hingga ke akar akarnya terbukti dengan pembangunan infrastruktur penunjang seakan hanya untuk memenuhi kebutuhan akses untuk wisatawan. Meski jauh jauh puluhan tahun masyarakat berharap infrastrukur memadai untuk aktifitas masyarakat.

Seperti diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan 785 dari wilayahnya adalah laut seluas kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah laut teritorial sebesar 3,2 juta ki,ometer persegi dan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) 2,7 kilometer persegi serta garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 81.290 kilometer (BIG,2014). Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 mencanangkan konsep wawasan yang menegaskan Indonesia sebagai kawasan yang utuh baik itu laut, darat maupun udara. Selanjutnya pengakuan Internasional bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan akhirnya tercapai dalam UNCLOS 1982 (Arsana 2014).

Konsekuensi dari sebuah negara bahari, maritim adalah menjamin semua potensi wilayahnya mendapat perhatian secara proporsional dan dikembamgkan secara optimal dan lestari. Pada kenyataannya kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia saat ini menunjukkan optimalisasi pembangunan yang baru fokus di wilayah daratan sedangkan pembangunan kelautan masih terpinggirkan. Fakta yang tak terbantahkan jika melihat di lapangan dengan kondisi dermaga dermaga yang memprihatinkan bahkan bisa dibilang rusak. Bukan sebuah bangunan permanen melainkan bangunan dari kayu yang sudah usang dan mulai akan ambruk meski menjadi penghubung antar pulau seperti ditengok pada dermaga Canti di Kecamatan Rajabasa yang merupakan dermaga penghubung tiga pulau di Gugusan Kepulauan Krakatau diantaranya Pulau Sebuku, Pulau Sebesi dan Pulau Krakatau. Kondisi serupa terjadi di dermaga Kecamatan Ketapang di Pulau Rimau Balak, dermaga Keramat Desa Sumur yang masih memprihatinkan.

Selain secara visual masih cukup memprihatinkan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat, daerah bahkan masih memiliki porsi kecil untuk pembangunan infrastrukur penunjang dalam bidang bahari tersebut. Alasan untuk infrastruktur wisata bahari pun masih belum bisa menyentuh pemangku kebijakan untuk memberi porsi maksimal dalam upaya pengembangan infrastruktur yang menghadap laut. Laut yang sempat digadang gadang sebagai muka, sebagai beranda masyarakat bahari Indonesia seperti diungkapkan oleh KASAL, Laksamana TNI Ade Supandi dalam kuliah umum di Universitas Indonesia Depok yang diikuti oleh penulis bahkan menyebut sudah saatnya masyarakat Indonesia kembali menghadap laut bukan membelakangi atau memunggui laut. Laut dan pesisir bukan lagi menjadi beranda tetapi sekedar menjadi lokasi pembuangan sampah, dan tak lagi terperhatikan. KASAL bahkan menyebut pembangunan berbasis maritim, bahari termasuk dengan penguatan armada laut, pembangunan masyarakat pesisir dan kepulauan menjadi sektor yang harus kembali diperhatikan.

Imbasnya dalam sisi pembangunan sektor bahari alokasi pembangunan pun memiliki porsi kecil akibat pembangunan lebih fokus ke daratan. Meski data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi wilayah laut dan pesisir dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya juga sangat penting ditunjukkan dengan 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir (BPS, 2012). Hal ini menyebabkan pusat pusat kegiatan ekonomi juga berada di wilayah pesisir seperti kota Kalianda sebagai ibukota Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandarlampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, Kota Agung  sebagai ibukota Kabupaten Tanggamus, Labuhan Maringgai di Lampung Timur dan Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan kondisi kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai potensi kelautan Indonesia khususnya di Lampung belum banyak dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Dimanfaatkan secara optimal namun belum lestari diantaranya ditunjukkan dengan pembangunan kawasan pesisir yang masih merusak lingkungan dan tak memperhatikan kondisi ekosistem pantai. Perlu dilakukan usaha usaha yang sistematik mulai dari level kebijakan terutama Indonesia yang memiliki kebijakan nasional kelautan (Ocean National Policy) yang dikawal dengan tahapan teknis serta implementasi secara terintegrasi.

Selain pengembangan potensi tersebut juga dapat dioptimalkan pengembangan aset pesisir untuk terus meningkatkan aktivitas ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya serta pertahanan keamanan negara maritim Indonesia.

Pembangunan setiap desa di pesisir bahkan dengan adanya kucuran Dana Desa (DD) ke setiap desa bisa digunakan untuk pengembangan SDM masyarakat pesisir. Selain itu pembangunan di bidang infrastruktur dermaga perikanan, dermaga sandar perahu nelayan bisa lebih dibuat memadai dibandingkan dengan kondisi yang saat ini masih cukup memprihatinkan. Penelantaran fasilitas dermaga yang hingga kini masih cukup memprihatinkan masih menunjukkan pemerintah daerah masih abai dalam memperhatikan masyarakat pesisir. Bahkan pembangunan untuk infrastruktur di pedesaan yang berada di daratan lebih banyak porsinya. 

Sementara di wilayah kepulauan terluar fasilitas masih belum cukup menujang diantaranya fasiltas akses jalan, akses sanitasi berbasis masyarakat serta penyediaan fasilitas air bersih dan kesehatan. Kembalinya pemahaman nasional terhadap jati diri bangsa Indonesia sebagai negara bahari setidaknya menjadi kesadaran hingga tingkat pemerintah desa untuk mengembangkan dan membenahi wilayah pesisir untuk kemajuan masyarakat dan pemerintah tidak abai dengan infrastruktur bagi masyarakat pesisir dan kepulauan yang sebagian bekerja sebagai nelayan.