Tumailalang Andi Hasanuddin Abe: Kerajaan Kecam Tata Kelola Pemerintah Daerah Gowa

Raja Gowa Ke-37, I Maddusila Daeng Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II (ketiga dari kiri)

Hal ini memicu ketegangan segitiga antara Bupati Gowa, Masyarakat dan Raja Gowa Ke-37, I Maddusila Daeng Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II. Ditambah lagi dengan pihak kepolisian Gowa yang menganggap bahwa dengan adanya Perda yang dikeluarkan Bupati Gowa mengenai pengangkatan dirinya sebagai Raja maka diterima saja bahwa ada dua Raja yaitu Raja Gowa karena titisan atau garis keturunan dan Raja Gowa yang ditetapkan Pemerintah.

Menyikapi kejadian tersebut, pihak Kerajaan Gowa melalui staff kerajaan berencana membawa hal tersebut sampai ke tingkatan manapun agar peraturan daerah yang membuat Bupati Gowa bisa mengangkat diri sebagai raja itu dibatalkan. Turut bersama pihak Kerajaan Gowa adalah Sekretaris Kesultanan Jailolo, Awad Lolory, SH beserta anggota utusan lainnya dan pemuka agama sebagai perwakilan masyarakat adat Papua barat yaitu Pdt. Elsye Mochtar Marantika. Keduanya mendukung penuh respon keras dari pihak Kerajaan Gowa dan akan bersama-sama maju mendukung Kerajaan Gowa sampai keinginannya dikabulkan pemerintah.

Berkaitan dengan masalah krusial tersebut, Cendana News mencoba menemui perwakilan Kerajaan Gowa, atau Juru bicara / Sekretaris kerajaan (Tumailalang), H. Andi Hasanuddin Abe, sebelum acara dialog dan seminar nasional Gema Gong Pancasila dimulai.

” Peristiwa yang baru-baru ini menimpa masyarakat Gowa adalah sebuah tragedi yang dipicu oleh tata kelola pemerintahan daerah yang begitu buruk dari seorang pejabat daerah dengan menodai tatanan adat yang ada di Kabupaten Gowa,” tegas Andi Hasanuddin Abe kepada Cendana News.

” Jika yang terjadi di Gowa dibenarkan maka tatanan seluruh kerajaan yang masih ada di Nusantara akan goyah, karena siapapun bisa menjadi Raja dengan menggunakan Peraturan Daerah,” lanjut Andi lagi.

Rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri catatan sejarah negeri ini bahwa Kerajaan Gowa adalah Dewan Tinggi Adat yang melakukan perumusan sehingga seluruh Indonesia bagian timur bergabung di bawah panji NKRI pada tahun 1952. Dan apa yang terjadi di Gowa sepertinya memang benar-benar merupakan wujud nyata tata kelola pemerintahan di tingkat daerah yang masih buruk dan perlu perbaikan dari pusat.

” Saat ini negara tidak menggubris eksistensi Kerajaan yang masih ada di Nusantara. Padahal jika ingin jujur dapat kami mengatakan sekarang, bahwa kamu ada karena kami dulu ada dan berjuang demi kamu. Dan kalian bisa berkuasa karena kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkuasa,” tekan Andi.

Untuk memperkuat perjuangan Kerajaan Gowa atas apa yang sudah terjadi maka pihak Kerajaan membentuk sebuah aliansi besar dengan beberapa kerajaan serta dewan adat dari Indonesia wilayah timur yang nantinya bersama-sama dengan Majelis Gema Gong Pancasila memperjuangkan diaktifkannya lagi Utusan Golongan atau utusan daerah baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Juru bicara Kerajaan Gowa, Tumailalang H. Andi Hasanuddin Abe (kiri) didampingi Pimpinan Majelis Gema Gong Pancasila, Wardi Jien, SH.

Dengan begitu, pemerintah dapat lebih menghargai peran serta kerajaan maupun kesultanan di seluruh nusantara yang sejak dahulu berjuang demi bersatunya NKRI dari sabang hingga merauke, bahkan saat ini pihak kerajaan maupun kesultanan di daerah masing-masing kerap menjadi penengah agar masyarakat tenang jika ada kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat di wilayah mereka.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai kurang memiliki kekuatan untuk mengakomodir aspirasi seluruh masyarakat daerah khususnya aspirasi dari kerajaan maupun kesultanan yang masih eksis di seluruh nusantara. Oleh karena itu maka Kerajaan Gowa akan mengulangi lagi sejarah tahun 1952 dimana sekarang ini Kerajaan Gowa bukan semata menghimpun seluruh kerajaan dan kesultanan yang masih ada untuk bersatu dibawah NKRI, namun lebih daripada itu, Kerajaan Gowa akan menghimpun mereka semua untuk memperjuangkan hak aspirasi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil utusan maupun golongan dari kerajaan maupun kesultanan.

” Pemerintah sekarang sudah tidak menghargai para pendahulu dan leluhurnya yaitu kerajaan-kerajaan yang dulunya menjadi cikal bakal negara ini. Oleh karena itu, maka melalui forum dialog ini dan forum-forum lainnya kami Kerajaan Gowa bersama aliansi pendukung akan memperjuangkan harga diri sekaligus hak kami sekalipun kami harus menghadapi pemerintah,” pungkas Tumailalang Kerajaan Gowa, H. Hasanuddin Abe mengakhiri wawancara dengan Cendana News.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Miechell Koagouw