Politik Ekonomi Liberal Bertentangan dengan Konstitusi Negara
JUMAT, 12 AGUSTUS 2016
YOGYAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, politik perekonomian Indonesia saat ini dijalankan secara liberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Ekonomi liberal, katanya, hanya akan memakmurkan segelintir orang yang pada puncaknya menimbulkan kolonialisasi.
Hal demikian dikatakan Fadli Zon, sesaat sebelum membuka acara peluncuran bukunya yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta, Jalan Politik Kemakmuran Indonesia” di Gedung University Club Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jumat (12/8/2016), sore.
Buku tersebut, menurut Fadli, merupakan hasil dari disertasi Sarjana 3 yang dilakukannya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang sengaja diluncurkan hari ini bertepatan dengan kelahiran Mohammad Hatta pada 12 Agustus 1902.
Fadli mengatakan, ekonomi kerakyatan yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta merupakan pemikiran yang sangat penting dan terinstitusionalisasi ke dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan telah menjadi ideologi ekonomi Indonesia.
“Ini adalah jalan yang benar menuju kemakmuran, dan rumusan itu dicetuskan oleh Bung Hatta di tengah himpitan ekonomi kolonial Belanda pada waktu itu”, ujarnya.
Dengan meluncurkan buku pemikiran ekonomi kerayatan rumusan Bung Hatta, Fadli mengatakan jika pihaknya ingin mengingatkan kepada Pemerintah, agar politik perekonomian dijalankan sesuai amanat UUD 1945 yang merupakan rumusan Bung Hatta.
Dijelaskan Fadli, ekonomi kerakyatan merupakan jalan menuju kemakmuran yang paling cocok bagi Indonesia karena sesuai dengan karakter masyarakatnya. Berbeda dengan politik ekonomi liberal yang saat ini, menurut Fadli, justru digunakan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, jelas Fadli, ekonomi liberal itu hanya akan memakmurkan segelintir orang saja dan pada ujungnya hanya akan menuju kepada kolonialisme.
Fadli mengatakan, politik ekonomi kerakyatan sebagaimana dirumuskan oleh Bung Hatta, harus dijalankan karena sudah menjadi konstitusi. Karena itu, jika Pemerintah tidak menjalankan ekonomi kerakyatan itu berarti melawan konstitusi.
“Tidak ada hambatan apapun untuk menjalankan politik perekonomian kerakyatan itu. Masalahnya hanya karena Pemerintah tidak mau saja”, pungkasnya. (koko)