JPU Tuntut Damayanti 6 Tahun Penjara dan Denda 500 Juta Rupiah
SENIN, 29 AGUSTUS 2016
JAKARTA — Damayanti Wisnu Putranti, mantan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, terdakwa kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan dan infrastruktur jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan total senilai 8,1 miliar Rupiah dituntut hukuman penjara enam tahun ditambah denda sebesar 500 juta Rupiah dan hukuman subsider kurungan selama 6 bulan.
“Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan ini menuntut terdakwa saudara Damayanti Wisnu Putranti berupa hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan mewajibkan terdakwa untuk membayar denda sebesar 500 juta Rupiah serta ditambah dengan hukuman kurungan subsider selama 6 bulan lamanya” kata Ronald Worotikan, seorang Anggota JPU di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin petang (29/8/2016).
Dalam persidangan di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja 2, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pihak JPU menduga bahwa terdakwa Damayanti dan tersangka lainnya telah menerima fee atau komisi dari sejumlah proyek pembangunan jalan sebesar 8 % dari seorang pengusaha berinisial AK.
Terdakwa Damayanti diduga kuat telah menerima sejumlah uang tunai dari tersangka Abdul Khoir dengan perincian masing-masing sebesar 328 ribu Dolar Singapura (SGD) dan uang tunai sebesar 1 miliar Rupiah, selain itu Damayanti diduga juga masih menerima sebagian uang tunai senilai 404 ribu SGD.
Sebelumnya, sesaat sebelum sidang, Damayanti mengaku siap mendengarkan tuntutan dari JPU terkait dugaan suap yang didakwakan kepadanya.
“Selama dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, saya sudah berusaha selalu kooperatif dan memberikan semua keterangan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik KPK, selain itu saya juga sudah mengembalikan semua uang kerugian kepada negara, saya siap menerima hasil putusan tuntutan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta,” demikian kata Damayanti Wisnu Putranti dalam persidangan Tipikor di Jakarta, Senin sore (29/8/2016).
[Eko Sulestyono]