Masyarakat Pulau Nilai Pemda Sumenep Belum Serius Urusi Transportasi Laut
Foto : Kapal angkutan kepulauan sedang berada di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
KAMIS, 21 JULI 2016
SUMENEP — Minimnya fasilitas transportasi jalur laut menuju wilayah Kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih terus dikeluhkan masyarakat daerah setempat. Pasalnya sampai sekarang pemerintah terkesan acuh tak acuh mengurus angkutan laut bagi warga pulau, padahal mereka juga memiliki hak sama dengan warga daratan dalam mendapatkan transportasi yang layak.
Dengan tersedianya kapal angkutan yang sudah karatan serta minim fasilitas bagi penumpang membuat mereka seperti dianaktirikan oleh pemerintah, karena sejhak dulu sampai sekarang belum pernah mendapatkan transportasi layak. Bahkan keluhan sudah seringkali disampaikan, namun hanya saja aspirasinya seperti angin berlalu, tanpa ada tanggapan serius dari pihak terkait.
“Jadi transportasi laut dari pulau dan begitu juga sebaliknya sangat memprihatinkan, karena jauh dari kata layak, selain kapalnya berkarat penumpang berada diantara barang dan penumpang menjadi satu. Sebab ketersediaan fasilatas terhadap penumpang sangat minim, padahal kami ini bagian masyarakat Sumenep, tetapi sayangnya tidak pernah diperhatikan,” kata Moh. Hasan Presiden, Serikat Mahasiswa Kepulauan Sumenep Indonesia (SAMAKASI), Kamis (20/7/2016).
Disebutkan, bahwa dengan kenyataan pahit yang dialami masyarakat kepulauan sungguh memprihatinkan, sehingga pemerintah seharusnya tanggap melihat kondisi tersebut, supaya penderitaan warga pulau terkait transportasi segera mendapatkan solusi. Karena melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam setiap tahun cukup besar, maka tidak ada salahnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas transportasi bagai warga pulau.
“Ketika melihat kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan, karena kapal yang ada jauh dari kata layak, apalagi kapal tua ini merupakan kapal bekas yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk dijadikan transportasi masyarakat kepulauan. Akibatnya selalu menimbulkan ketidaknyamanan serta juga membahayakan bagi penumpang,” jelasnya.
Bahkan ironisnya, kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I yang merupakan milik pemerintah daerah ini pintu-pintunya banyak yang tidak sempurna, akibatnya ketika turun hujan para penumpang basah, karena meski pintu ditutup air tetap masuk ke dalam. Namun ternyata hal itu belum bisa membuat pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan pembenahan transportasi laut untuk Warga Kepulauan, seperti Pulau Sapeken, Sapudi, Kangean, Raas dan Masalembu.
“Kami mempertanyakan momitmen pemerintah daerah terhadap upaya kesejahteraan warga pulau, karena sudah dua periode bupati yang memimpin Sumenep ini rupanya tidak ada perubahan yang siginifikan,” tuturnya dengan nada kesal. (M. Fahrul)