Komisi IV DPR Menolak Kebijakan Pemerintahan Melakukan Impor Daging Kerbau.
SENIN, 18 JULI 2016
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menolak rencana Kementerian Pertanian (Kemenpan) untuk melakukan impor daging kerbau dari India.
Rencana pemerintah tersebut, kata Firman, sebagai langkah strategis agar daging sapi yang masih mahal di sekitar Rp 100.000 segera turun di bawah Rp 80.000.
“Saya tidak sepakat kebijakan impor daging kerbau, sebab dengan alasan bahwa keputusan itu bertentangan dengan budaya konsumen di Indonesia, dimana masyarakat selama ini lebih menikmati konsumsi daging sapi dibandingkan daging kerbau,” ujar Firman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (18/7/2016).
Ia menegaskan jika pemerintah ingin melakukan impor daging kerbau, semestinya betul-betul memenuhi mekanisme aturan yang ada.
“Masyarakat Indonesia tidak biasa dengan makan daging kerbau. Budayanya kita bukan budaya makan daging kerbau tapi makan daging sapi,” pungkasnya
Untuk itu, politisi Golkar ini meminta pemerintah agar segera menunda kebijakannya, karena tujuan pemerintah melakukan impor daging kerbau tersebut, hanya semata-mata untuk menyiasati daging sapi yang belum bisa turun di kisaran harga Rp80.000.
Firman menyampaikan bahwa pemerintahan selama ini enggan mempertimbangkan nasib para peternak-peternak lokal.
“Nah, nanti pada akhirnya ada pemaksaan kehendak dari pemerintah terhadap masyarakat yang terbiasa makan daging sapi untuk mengosumsi daging kerbau,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menambaahkan jika Kementan bersikeras tetap memaksa melakukan impor daging kerbau tanpa mempertimbangkan faktor sosiologi ekonomi penghasilan masyarakat di sejumlah daerah.
Ia melanjutkan, yang pertama dirugikan dari kebijakan itu adalah masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan.
“Ya tentu kebijakan ini akan mematikan posisi penghasilan petani lokal. Ini tak boleh dilanjutkan, karena ini siasat gelap dari Kementerian,” ucapnya.
Dikatakan, sebelum pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan sebaiknya mempertimbangkan untung ruginya. Apalagi kebijakan itu bersentuhan langsung dengan dapur rakyat kecil.
“Saya meminta pemerintah, sebelum menyampaikan kebijakan ke publik seharus dilakukan hitung-hitung dulu secara teknis, sebab impor daging kerbau memang bertentangan dengan budaya konsumsi orang Indonesia,” tutupnya. (Adista Pattisahusiwa)