Menkopolhukam : Kita Terus Berkoordinasi Bebaskan 7 WNI yang Disandera

Terkait dengan terus terulangnya kejadian insiden penyanderaan ini, Pemerintah Indonesia kembali bereaksi dan menghimbau kepada Pemerintah Filipina untuk menjaga laut teritorialnya agar peristiwa tersebut tidak terjadi berulang-ulang. Kejadian penyanderaan ini merupakan yang ketiga, dimana yang pertama dan yang kedua semua sandera berhasil dibebaskan tanpa adanya korban jiwa.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi saat ini sedang berlangsung agenda rapat koordinasi berkaitan dengan nasib 7 ABK WNI di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat pagi (24/6/2016). Rapat koordinasi berakhir pada pukul 12:00 WIB atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai.

Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri secara langsung oleh beberapa menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tuan rumah.

Mekopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, sebelum berangkat meninjau kesiapan arus mudik di Brebes, Jawa Tengah, sempat mengatakan “terkait penyanderaan terhadap 7 orang ABK WNI yang diduga dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf maka kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini, mudah-mudahan dalam tempo yang tidak terlalu lama, semua sandera bisa dibebaskan” katanya kepada wartawan di depan kantornya, Jumat siang (24/6/2016).

“Kita juga akan mendirikan Crisis Center, yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat data dan informasi terkait dengan perkembangan kasus penyanderaan, tim kita sudah berangkat menuju Filipina dan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina maupun dengan pihak penyandera” demikian dikatakan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, sebelum memasuki mobil dinasnya dengan nomor polisi RI 16.