SELASA, 28 JUNI 2016
JAKARTA — Jika tidak ada perubahan rencananya pada tanggal 30 Juni 2016, Filipina akan melantik Presiden/Kepala Negara berikut Pemerintahan yang baru dibawah Presiden Rodrigo Roa Duterte, dimana Duterte sebelumnya pernah menjabat sebagai Walikota Davao, Provinsi Mindanao, Filipina. Rodrigo Roa Duterte akan menggantikan Persiden Filipina sebelumnya, Benigno S. Aquino III.
Terkait dengan adanya peristiwa penyanderaan yang menimpa 7 Anak Buah Kapal (ABK) Tug Boat Charles asal Indonesia yang diduga disandera anggota kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan Sulu, Provinsi Mindanao, Filipina, Pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap optimis dan berharap bahwa pergantian Presiden dan Pemerintah Filipina yang baru tidak akan mempengaruhi jalannya proses negosiasi pembebasan 7 ABK WNI yang saat ini sedang disandera.
Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat memberikan keterangan pers kepada para awak media cetak maupun elektronik di Kantor Kementrian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat.
Dalam jumpa pers tersebut Retno Marsudi meyakini bahwa proses negosiasi terkait dengan pembebasan sandera akan berjalan dengan baik seperti saat dua kali proses pembebasan sandera yang dilakukan sebelumnya.
“Berdasarkan pengalaman proses pembebasan sandera sebelum-sebelumnya, Pemerintah Filipina selama ini telah melakukan kerja sama dengan baik dengan Pemerintah Indonesia, sehingga kita berhasil membebaskan sandera yang sempat ditawan kelompok teroris Abu Sayyaf sebanyak dua kali, dimana pada waktu itu seluruh sandera berhasil dibebaskan dan selamat tiba kembali di Indonesia tanpa ada satupun korban jiwa,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan, Selasa (28/6/2016).
Retno Marsudi mengatakan “meskipun Filipina sebentar lagi akan mempunyai Presiden dan Pemerintahan baru pada 30 Juni 2016 mendatang, namun Indonesia tetap optimis dan percaya bahwa Filipina akan bekerja sama dengan baik terkait dengan proses negosiasi pembebasan 7 ABK WNI, saat ini tim Crisis Center kita sudah berada di Kota Davao, Provinsi Mindanao, dalam waktu dekat rencananya saya akan berangkat secepatnya ke Filipina untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina”.
Pantauan Cendana News tadi sore langsung dari acara jumpa pers di Kantor Kementrian Luar Negeri, informasi terbaru menyebutkan bahwa ketujuh orang sandera saat ini sedang berada di sekitar Pulau Jolo, Filipina Selatan. Sementara itu, menurut keterangan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, saat ini ratusan tentara Filipina sedang mencari dan melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris yang menyandera ketujuh ABK WNI tersebut.
Namun diyakini posisi para sandera selalu berpindah-pindah setiap hari dari satu tempat ke tempat lainnya alias tidak pernah menetap, hal ini kemungkinan untuk menghindari dari kejaran aparat keamanan Filipina. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berupaya melakukan negosiasi, karena khabarnya para penyandera kelompok teroris Abu Sayyaf telah meminta uang tebusan senilai hampir 20 miliar Rupiah.
[Eko Sulestyono]