SENIN, 13 JUNI 2016
JAKARTA — Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al- Washliyah(HIMMAH) Banten, Ginanda Siregar menilai Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat belum optimal dalam pembangunan desa, bahkan Aliran dana tersebut, masih jauh dari harapan.

“Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama di pedesaan terpencil,”ujar Ginanda Kepada Cendana News di Senayan, Jakarta, Senin, (13/6/2016).
Disebutkan, tidak tepat sasarannya yakni dana digunakan untuk membeli kendaraan dinas. Selain itu, pelaksanaan tidak mengacu pada pedoman atau peraturan perundang-undangan yang melandasi, tidak sesuai dengan dokumen perencanaan desa yaitu RPJM desa dan rencana kerja pembangunan desa.
Lebih Lanjut, Ginanda menyampaikan bahwa Ada tiga hal penting yang perlu jadi skala prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kapasitas ekonomi lokal.
“Sarana kesehatan dan pendidikan bisa digunakan untuk kegiatan posyandu, poliklinik desa serta pengembangan pendidikan anak usia dini,” tandasnya
Sementara untuk pengembangan kapasitas ekonomi lokal digunakan di antaranya untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi desa ataupun pengembangan sektor perkebunan, peternakan serta pertanian.
Selain itu, Dia menambahkan, pemanfaatan dana desa semestinya melibatkan pekerja asal desa yang bersangkutan dan memakai sumber daya alam yang tersedia karena masyarakat juga perlu mengetahui keterbukaan alokasi anggaran dana tersebut.
“Desa menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Jadi perlu dilakukan secara terencana sesuai analisis dan kajian, jangan hanya dimanfaatkan oleh oknum oknum yang seenaknya menggunakan dana itu untuk membeli kenderaan dinas,” tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]