Bambang Haryo: Menyakitkan, Solar Subsidi Dijual Lebih Mahal dari Nonsubsidi
JUMAT, 17 JUNI 2016
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas lagi subsidi solar sebesar Rp1.000 per liter dan menyisahkan Rp350 per liter. Rencana tersebut, tertuang dalam APBN-Perubahan 2016 yang disampaikan kepada DPR RI, dimana subsidi BBM dan LPG akan dikurangi Rp23,1 triliun menjadi Rp40,6 triliun. Subsidi tetap solar Rp350 per liter dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2016.
Menangapi Rencana Kenaikkan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menilai Pemerintah semestinya masih berpotensi untuk menurunkan harga energi dan tidak mengurangi subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan listrik. Hal itu, bisa dilakukan jika pemerintah mampu mengatasi inefisiensi yang terjadi di Pertamina dan PLN.
“Pemerintah selama ini belum mampu menekan kedua BUMN tersebut untuk lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akibatnya, harga energi yang dijual pun menjadi lebih mahal,” ungkap Bambang di Ruang Komisi VI DPR senayan, Jakarta, Jumat (17/16/2016).
Bambang menuturkan, alih-alih mendorong perekonomian, dampak kebijakan ini justru menekan pertumbuhan ekonomi domestik. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, ekonomi hanya tumbuh 4,70 persen atau terendah selama 6 tahun. Ini kali pertama ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5 persen sejak 2009.
“Kenyataan yang paling menyakitkan adalah solar subsidi ternyata dijual lebih mahal dibandingkan dengan solar nonsubsidi atau solar industri. Sebagai bukti, PT Patra Niaga menjual solar nonsubsidi Rp4.500 per liter, padahal harga solar subsidi saat ini masih Rp5.150 per liter,” paparnya.
Lebih jauh dia menyampaikan, dengan asumsi subsidi solar saat ini Rp1.000 per liter dan harga solar industri Rp4.500 per liter, berarti terdapat selisih Rp1.650 per liter yang masuk kantong Pertamina.
“Dalam kondisi seperti ini, rencana pengurangan subsidi solar terkesan membohongi rakyat. Sebab, langkah ini dilakukan ketika harga BBM rendah, sementara BBM yang dijual kepada rakyat ternyata lebih mahal dari seharusnya,” tegasnya.
[Adista Pattisahusiwa]