Belum Terima Ganti Rugi, Warga akan Datangi KAT dan BPN

Kuasa hukum warga terdampak tol trans Sumatera, T Afero Harahap mengungkapkan, langkah-langkah yang telah dilakukan warga diantaranya hearing dengan komisi D DPRD Kabupaten Lampung Selatan serta pihak terkait. Bahkan pihaknya telah menyurati berbagai pihak terkait persoalan tanah yang dimiliki warga sehingga warga belum bisa menerima hak ganti rugi lahan tol.

“Seperti awal keputusan, warga mempersilahkan proses pembebasan lahan tol berjalan, warga tidak akan mengganggu proses tersebut tapi hak warga harus dipenuhi dan menindak pihak pihak terkait yang mengakibatkan pencairan uang ganti rugi terhambat,”ungkap kuasa hukum warga,T Afero Harahap kepada Cendana News, Jumat (13/11/2016).

Dijadwalkan, jika tak ada halangan, langkah warga akan dilanjutkan dengan memenuhi panggilan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KAT)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta yang akan dilakukan pada Senin (16/5) esok. Jika jadwal pertemuan ditunda lagi oleh salah satu dirjen di kementerian pertanahan tersebut maka warga akan menghadap ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ia mengakui selaku kuasa hukum warga telah melakukan korespondensi melalui surat dan komunikasi tersebut mendapat respon positif tinggal waktu yang ditentukan untuk pertemuan warga dengan pihak kementerian.

T Afero Harahap yang mengaku telah mendampingi warga sejak beberapa bulan tersebut mengaku terus akan memberikan pendampingan ke masyarakat Dusun Cilamaya Bakauheni dalam persoalan pemberian ganti rugi lahan yang belum dibayarkan kepada warga.

“Persoalannya adalah uang sudah masuk di dalam rekening namun dua orang mengaku rekeningnya dibekukan selain itu beberapa warga lainnya sama sekali belum menerima uang ganti rugi,”terang T Afero.

Kekecewaan masyarakat terdampak Jalan Tol Trans Sumatera diungkapkan dalam berbagai aksi diantaranya unjuk rasa dan menemui instansi terkait meski hasilnya nihil. Buntutnya puluhan warga terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni – Terbanggi Besar dusun Cilamaya Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan memasang spanduk protes di tepi Jalan Lintas Sumatera. Spanduk dengan berbagai tulisan cat merah tersebut diantaranya; proses hukum dan usut tuntas oknum oknum terkait, warga cilamaya menuntut hak ganti rugi lahan.

Aksi pemasangan spanduk di beberapa titik tersebut selain dilakukan warga juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Pemasangan spanduk selain berada di dekat jalan nasional juga dipasang di dekat alat alat berat yang beroperasi untuk melakukan proses pembersihan lahan (land clearing).

Salah satu warga Cilamaya terdampak lahan tol, Marjaya mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan kembali mengenai uang ganti rugi warga yang sama sekali belum diterima. Sebab berbagai upaya telah dilakukan diantaranya konsultasi dengan pihak kecamatan, bupati Lampung Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta instansi terkait.

“Berbagai langkah telah kami lakukan untuk menuntut hak kami selaku pemilik tanah yang ada di Cilamaya namun belum membuahkan hasil”ungkap Marjaya.

Sebelum berbagai langkah dilakukan untuk memperoleh hak ganti rugi lahan terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ratusan warga yang terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni – Terbanggi Besar melakukan aksi unjuk rasa di area terdampak tol Sumatera pada (20/4). Massa itu berasal dari Dusun Cilamaya Kampung Umbul Jering, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni didukung massa  dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) Lampung Selatan. 

Setelah aksi di lokasi tol warga mulai mempertanyakan ke bupati Lampung Selatan , Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan mengenai uang ganti rugi warga yang sama sekali belum diterima. Sementara sebagian warga sudah dibayarkan oleh tim pembebasan lahan tol Sumatera. Berdasarkan data warga yang belum menerima ganti rugi lahan tol Sumatera tercatat sebanyak 8 orang.

“Selain beberapa warga yang belum menerima uang ganti rugi,  saya sendiri bersama warga lain bernama Mukhlas belum menerima uang ganti rugi lahan tol karena rekening diblokir dengan alasan tanah masih bermasalah,” ungkap Marjaya.

Ia dan ratusan warga lain menuntut agar pembayaran lahan Tol Trans Sumatera bisa segera diselesaikan oleh tim pembebasan lahan tol. Aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan warga yang sudah melakukan beberapa langkah, terkait hak warga yang memiliki hak alas tanah yang kini terdampak Tol Trans Sumatera namun hingga kini belum menemukan titik terang.

Warga kecewa kepada pemerintah, setelah ratusan warga terdampak lahan tol sudah menerima uang ganti rugi lahan, meliputi ganti rugi tanam tumbuh, ganti rugi lahan, ganti rugi bangunan, Namun dilain sisi, masih ada warga di Cilamaya Bakauheni belum menerima uang ganti rugi.

Belasan warga menurut Marjaya yang memiliki lahan sebagian bahkan baru menerima uang ganti rugi tanam tumbuh dengan nilai belasan juta rupiah. Salah satu persoalan kepemilikan tanah yang dimiliki warga dan bersengketa dengan pemilik lain, mengakibatkan uang ganti rugi lahan tol belum bisa dicairkan.

“Persoalan kepemilikan lahan diindikasi karena ada oknum yang terlibat dan bermain,  sehingga tumpang tindih kepemilikan lahan terjadi dan berakibat sulitnya pencairan uang ganti rugi lahan tol yang seharusnya menjadi hak kami,”ungkapnya.

Pantauan Cendana News, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan lahan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggibesar hingga kini telah menyelesaikan sepanjang 14 kilometer. Pemberian ganti rugi lahan tol saat ini sudah melewati tiga desa diantaranya Desa Bakauheni, Desa Kelawi dan Desa Hata. Dua titik pembebasan lahan ruas Bakauheni-Terbanggi besar diantaranya di Kabupaten Lampung Selatan meliputi Desa Sabah, Kecamatan Jatiagung dan Kecamatan Bakauheni. Pembangunan lahan tol akan membebaskan lahan sepanjang 104 kilometer di Lampung Selatan sehingga total masih sepanjang 90 kilometer.