Massa APS Unjukrasa, Banyak Pimpinan SKPD Sumenep Tak Profesional
KAMIS, 21 APRIL 2016
Jurnalis : Fahrul / Editor : Rustam / Sumber Foto : Fahrul
SUMENEP—Puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Pemuda Sumenep (APS) berunjukrasan di kantor bupati Sumenep. Massa APS minta agar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang tidak produktif, segera diganti.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Banyak pimpinan yang belum memenuhi tanggungjawabnya. Tugas dan fungsinya belum sesuai. Pimpinan SKPD yang tidak bisa bekerja untuk membangun daerah, agar diganti saja dengan orang yang profesional.
Unjuk rasa berlangsung di Sumenep, Kamis (21/4). Mereka membawa pesan yang ditulis di poster. Bunyi pesan yang disampaikan, diantaranya Pemkab Sumenep harus mendahulukan profesionalisme, stop money politik jabatan dan APS siap kawal mutasi jabatan SKPD.
“Kami datang kesini menuntut pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap para pimpinan SKPD yang tidak produktif. Jadi keberadaan pimpinan dinas itu hanya terkesan formalitas, sehingga tidak sepenuhnya mendukung program untuk membangun Sumenep ke depan,” kata Imam Arifin, Koordinator aksi APS, Kamis (21/4). Massa berunjukrasa di kantor bupati dan diterima wakil bupati dan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep.
Disebutkan, bahwa dalam lima tahun terakhir, sepertinya tidak mampu membuat program terobosan baru dalam membangun daerah ini. Ini dapat dilihat kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini, belum memiliki perkembangan yang signifikan, sehingga masa kepemimpinan bupati selama satu periode gagal total.
“Bagaimana bisa maju daerah ini, apabila kondisi kepala SKPD tidak produktif. Jadi pemerintah daerah harus serius melakukan evaluasi, agar kedepan daerah ini semakin berkembang,” jelasnya.
Polisi mengawal aksi unjukrasa di Sumenep
Menurutnya, ketika masih ada pimpinan SKPD yang tidak produktif tetap dipertahankan, jangan harap daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni bisa berkembang seperti di daerah lain.
Karena para pimpinan tersebut tidak mampu membuat sebuah kebijakan yang dapat mendongkrak perkembangan daerah. Dampakn, program yang muncul terkesan hanya asal-asalan.
“Jadi ada beberapa pimpinan SKPD yang tidak produktif, seperti, Dinas Pendidikan, Bappeda dan Dinas Cipta Karya. Karena sampai sekarang dinas tersebut programnya sama sekali tidak bisa membangun daerah,” paparnya.