Komisi IV DPR Minta Menteri KKP Perhatikan Hajat Nelayan Kecil
SELASA, 19 APRIL 2016
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Adista Pattisahusiwa
JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menyebutkan, pihaknya mendukung semangat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk memerangi pencurian ikan serta menjaga kedaulatan perikanan di Indonesia. Namun ia mengingatkan untuk tidak melupakan hajat nelayan kecil.
|
| Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo |
“Mendukung kalau itu menyangkut kedaulatan perikanan kita, tapi bu Susi juga mesti memikirkan para nelayan yang terkena dampak dari kebijakan kebijakan kementerian KKP,” Papar Edhy di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Edhy mencontohkan, pelarangan cantrang (pukat harimau) dalam usaha penangkapan ikan, harus disertakan solusi solusi dari pemerintah kepada nelayan, yang memang selama ini tidak punya alat lain. Selain itu, berbagai kebijakan Susi mendapat protes dari berbagai kalangan nelayan maupun pengusaha yang bergerak di sektor perikanan.
“Nah Ini yang seharusnya pemerintah bisa duduk bersama untuk mencari solusinya,” paparnya
Dijelaskan, berbagai kebijakan Menteri Susi memang mendapat kritik tajam dari banyak pihak, setiap kita RDP dengan Nelayan, pasti ada keluhan keluhan dari masyarakat.
Ia menilai pemberlakuan kebijakan Kementerian Kelautan antara lain moratorium kapal asing, pelarangan transhipment (bongkar muatan) ikan hasil tangkapan di tengah laut , pelarangan penggunaan cantrang dan pengaturan sertifikasi kapal disebut banyak merugikan sejumlah nelayan maupun pengusaha.
Ia menyebutkan, di Ambon produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual, Maluku Tenggara produksi berhenti sama sekali. Akibatnya, terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014.
“Jadi mesti melihat nelayan yang terkena dampak dari kebijakan kebijakan tersebut,” pungkasnya