DPRD Sikka Minta Aspirasi Masyarakat Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna II masa sidang II tahun 2016  DPRD kabupaten Sikka  dengan materi pidato pengantar bupati Sikka tentang LKPJ Bupati Sikka tahun 2015, Jumat (1/4/2016).

Dikatakan Stef, perlu komitmen dan kemauan yang iklas untuk menata ulang pola perencanaan yang benar-benar sinkron antara kebutuhan prioritas masyarakat serta misi, tugas dan fungsi pelayanan dari unit satuan kerja pemerintah daerah. Fakta dan pengamatan dewan selama ini menunjukan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan melalui mekanisme yang ada ternyara masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Masyarakat sering mempersoalkan program pembangunan yang berjalan di wilayahnya ternyata diluar dari prioritas dan perencanaan sehingga mereka hanya menjadi penonton dan tidak merasa memiliki yang pada titik akhir menjadi mubazir,” tegas Stef.

Aspek perencanaan pun tambah Stef belum dikelola secara cermat. Indikasi in sambungnya terlihat dari adanya proyek yang gagal, tidak selesai dan putus kontrak akibat ulah kontraktor yang tidak profesional dan rendahnya pengawasan. Besarnya angka Silpa lanjut Stef tentunya sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah.

“Pemerintah perlu transparan menyampaikan semua program secara obyektif dan terinci baik yang gagal maupun yang dapat diselesaikan beserta permasalahannya untuk menjadi kajian dan evaluasi bersama sehingga tak ada dusta diantara kita,”pinta Stef.

Disaksikan Cendana News, rapat paripurna dihadiri Sekda Sikka, dr.Valens Tupen, para kepala dinas dan kepala badan yang mengenakan pakaian adat. Turut hadir unsur forkopimda yakni Lanal Maumare, Kodim 1603 Sikka, Polres Sikka, Kajari Maumere serta Pengadilan Negeri Maumere. Juga hadir beberapa anggota masyarakat dan pimpinan LSM yang memantau pelaksanaan LKPJ.