Dishub: Pembangunan LRT Bandung Raya Gunakan Dana APBN
JUMAT, 15 APRIL 2016
Jurnalis: Rianto Nudiansyah / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber foto: Rianto Nudiansyah
BANDUNG — Pendanaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya, tidak jadi mengandalkan konsorsium swasta. Proyek transportasi massal moderen yang akan bersinergi dengan kereta cepat Bandung-Jakarta ini seluruhnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
|
| Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik |
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik menyampaikan, pembangunan LRT Bandung Raya meliputi lima Kabupaten Kota. Nantinya, dari tegal luar stasiun kereta cepat ini bisa melalui Soreang (Kabupaten Bandung), Tanjungsari (Kabupaten Sumedang), Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), Kota Cimahi dan Kota Bandung.
“Pendanaannya semua dalam APBN, kita tinggal menyesuaikan konsep dengan tata ruangnya,” ujar Dedi di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jumat (15/4/2016).
Pihaknya menargetkan pada tahun 2018 nanti proyek ini sudah rampung. Diharapkan, lima Kabupaten/Kota tersebut saling berhubungan dengan pusat destinasinya ada di Kota Bandung.
“Koneksi LRT ini jelas antara Kota Bandung, Bandung Raya dan kereta cepat. Makanya kami melakukan koordinasi untuk sinergitas infrastruktur transportasi,” paparnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar memang berharap pendanaan LRT ini ditanggung dari Pemerintah Pusat. Dengan begitu, tarif transportasi massal moderen ini dipastikan akan ramah bagi Masyarakat. Namun Dedi belum bisa menerka berapa besar anggaran dari APBN yang diperlukan untuk proyek ini.
“Kan kita baru Raperpres (Rancangan Peraturan Presiden) dulu. Kita buat Raperpres kaitan penyelenggaraan LRT di Bandung Raya,” pungkasnya.