RABU, 29 MARET 2016
Jurnalis : Harun Alrosid/ Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Harun Alrosid
SOLO — Suasana Kampung Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menghangat menyusul adanya rencana otopsi jenazah terduga teroris Siyono, yang tewas saat pemeriksaan Densus 88, beberapa waktu lalu.
![]() |
| Massa disekitar kediaman Siyono |
Personil keamanan disiagakan di sejumlah lokasi di kampung tersebut. Ini terlihat dari truk Dalmas maupun Brimob yang ada di wilayah Desa Pugung. Diantaranya di Kantor Desa Pogoh, tempat pemakaman, serta sejumlah titik kampungnya lainnya, seperti simpang tiga dan simpang empat.
Suasana kian menghangat setelah ada penolakan yang mengatasnamakan warga, agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi. Penolakan warga itu diwujudkan dalam surat tertulis yang diberikan kepada kepala desa setempat, dan selanjutnya diserahkan kepada Kapolres Klaten.
Ada penekanan dalam surat pernyataan warga itu, yang menyebutkan jika ada salah satu pihak keluarga yang mengijinkan otopsi, warga akan memberikan sanksi. Pertama, jika terjadi otopsi maka pelaksanaanya harus dilakukan di luar desa Pogung. Kedua, Jenazah setelah diotopsi tidak boleh dikubur di wilayah desa Pogung. Ketiga, keluarga yang mendukung otopsi tidak boleh tinggal diwilayah desa Pogung.
“Warga saya hanya meminta agar tercipta iklim kondusif, tentram, dan damai di Pugung. Tapi setelah mendengar ada kabar akan otopsi, warga saya bersikap dengan membuat surat peryataan bersama,” ujar Kepala Desa Pugung Joko Widoyo kepada awak media, Rabu (30/3/2016).
Alasan warga menolak adanya otopsi, lanjut Joko, adalah untuk menciptakan iklim kondusif, karena warga selama ini merasa terganggu dengan banyaknya warga di luar Pugung yang sering keluar masuk wilayahnya.
“Warga sudah merasa trauma dan ketakutan, nah untuk mencegah itu kita mengambil sikap menolak otopsi,” kilahnya.
![]() |
| Kades Desa Pugung Joko widoyo |
Yang menambah kekesalan pihak pemerintah desa adalah setiap ada kegiatan dan pengumpulan massa, pasca tewasnya Siyono, dirinya mengaku tidak pernah ada pemberitahuan. Bahkan terkait adanya rencana otopsi itu juga belum ada informasi jelas yang disampaikan kepada pihak desa.
“Info otopsi juga baru dengar-dengar saja, tapi untuk antisipasi hal terburuk kita membuat pernyataan tersebut,” tutupnya.
Dari pantauan di sekitar kediaman Suyono, nampak bergerombol yang melakukan penjagaan. Sejumlah titik pengumpulan massa itu baik dari warga yang menolak dilakukan otopsi, maupun sejumlah anggota Kokam, serta ormas islam yang mendukung dilakukan otopsi. Namun sejumlah warga yang menolak dilakukan otopsi itu mengaku bukan dari satu kampung ataupun satu RW dari kediaman Siyono.
“Hanya berjaga-jaga saja, kita juga dari luar kampung ini,” ujar Harjono salah satu warga yang berjaga.
Sementara itu, salah satu warga Agus mengatakan, pada dasarnya warga tidak menolak jika dilakukan otopsi. Hanya saja dirinya meminta agar polemik kematian Suyono cepat diselesaikan dan tidak terlarut-larut.
“Kalau saya secara pribadi tidak masalah ada otopsi, biar semuanya jelas dan masyarakat juga bisa tenang kembali,” paparnya.
Rencana otopsi terhadapat jenazah Siyono akan dilakukan pada Rabu pagi (30/3) oleh tim dokter dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Namun dalam perkembangannya dan adanya penolakan terhadap warga, rencana otopsi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
