DPW Pesimis Mukernas Bentukan Menkumham Satukan PPP
SENIN, 29 FEBRUARI 2016
Jurnalis : Harun Alrosid/ Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Harun Alrosid
SOLO — Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan pada 24-25 February 2016 kemarin masih belum bisa diterima dari kubu kepengurusan yang selama ini berseteru. Pelaksanaan Mukernas bentukan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang mengambil tema islah bersatu seutuhnya itu dinilai jauh dari harapan.
|
| Jumpa Pers DPW PPP Jawa Tengah |
“Setelah melihat pelaksanaan Mukernas kemarin, kami dari pengurus PPP Jawa Tengah sangat sulit untuk mewujudkan islah satu seutuhnya bagi partai,” ucap Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Suryanto dalam jumpa persnya di salah satu rumah makan Solo, pada Minggu sore (28/2/16).
Pengurus DPW PPP Jawa Tengah juga pesimis Muktamar yang akan diselenggarakan nanti bisa menjadikan partai berlambang Ka’bah ini bisa bersatu. Menurut Suryanto dalam pelaksanaan Mukernas itu tidak melibatkan dan mengakomodir kepengurusan Muktamar IV kubu Jdan Faridz.
“Dalam Mukernas itu seseungguhkan kedua belah pihak sulit untuk bersatu, karna memang disatu pihak merasa tidak dilibatkan dan merasa tidak dimanusiakan,” ungkapnya.
Politisi PPP Jawa Tengah itu juga sangat menyayangkan jika diselenggarakan Mukernas di Jakarta tersebut hanya untuk mengejar tahapan Pilkada yang Juni 2016 nanti mulai berlangsung. Pasalnya, Mukernas yang diselenggarakan terkesan dipaksakan karena demi mengejar tahapan Pilkada, tidak seluruh pengurus dilibatkan.
“Pelaksanaan Mukernas jelas jauh api dari panggang, karena ada pihak yang ditinggal. Berarti tidak bisa bersatu,” terangnya.
Hal senada dikatakan Ketua DPC PPP Kabupaten Wonogiri , Anding Sukiman yang menilai bertambah rumitnya polemik di tubuh PPP tak lain dampak Intervensi Pemerintah. Menurutnya adanya putusan Mahkamah Partai yang seharusnya dilaksanakan, pemerintah justru membuat kegaduhan dengan mendukung kepengurusan Muktamar Surabaya hingga terselenggaranya Mukernas Jakarta.
“Pemerintah tidak seharusnya ikut campur terlalu dalam di persoalan partai. Intervensi Pemerintah justru menambah kekisruhan di PPP,” tambahnya.
Belum adanya titik temu antara kedua kubu PPP ini, pengurus yang ada di daerah berharap kedua kubu bisa duduk bersama agar konflik di internal partai segera selesai. Salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk dan memaksimalkan Majlis Islah.
“Majlis Islah ini sudah pernah diungkapkan, yakni yang dengan membentuk 10 anggota. 5 orang perwakilan dari Muktamar Surabaya dan 5 orang dari Muktamar Bandung,” pungkasnya.