Demonstran Tuntut Kejati Maluku Segera Periksa Bupati Seram Bagian Barat

Desakan tersebut karena bupati dua periode itu diduga terlibat skandal korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 sebesar Rp11,6 miliar, dana program pengembangan kurikulum 2013 Rp6 miliar dan Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 sebesar Rp2 miliar.

Pantauan Cendana News, Ketua Aliansi Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat, Farhan Sunet, sebagai kordinator lapangan dalam orasinya mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Chuk Suryosumpeno, segera memeriksa Bupati SBB, Jacobus Frederik Puttileihalat.

“Panggil segera bupati SBB untuk diperiksa. Karena yang bersangkutan terlibat dalam sejumlah kasus dugaan tipikor,” tandasnya.

Selain itu, Farhan juga meminta Korps Adhyaksa Maluku segera menetapkan Kadis Pendidikan Kabupaten SBB sebagai tersangka, lantaran APBN Rp6 miliar untuk pengembangan kurikulum 2013 dikorupsi.

Sekitar satu jam berorasi secara bergantian para pendemo kemudiann ditetima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum – Humas) Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia.

Kepada pendemo Kasi Penkum-Humas Kejati Maluku ini mengatakan, terkait kasus dugaan tipikor K 13, BTT sementara ditangani tim penyidik.

“Kasus K 13 Dinas Pendidikan Kabupaten SBB sudah pada tahap proses penyidikan dengn bukti-bukti serta saksi. Kami akan tetapkan tersangka. Untuk kasus Biaya Tak Terduga melibatkan Bupati SBB.  Yang bersangkutan segera dipanggil untuk  diperiksa,” katanya.

Usai mendengar penjelasan Kasi Penkum-Humas Kejati Maluku, para pendemo kemudian membubarkan diri.

Turut dalam aksi ini Dewan Pengurus Daerah Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Walang Aspirasi Rakyat Maluku (Waram) dan Aliansi Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat.