WALHI Jatim: Pola Pembangunan Indonesia Jauh dari Dasar Negara
SURABAYA — Negara Indonesia harus menengok kembali mengenai konsep Kedaulatan yang adil dan beradab terutama bagi rakyat kecil. Salah satunya dalam masalah agraria yang sampai sekarang masih ramai menjadi perbincangan. Seperti masalah sengketa tanah di Gunung Sari Surabaya, juga masalah Kampung Pulo Jakarta. Hal-hal seperti ini tentunya perlu penanganan khusus untuk mencari jalan keluar.
Terjadinya sengketa tersebut, karena praktek pemerintahaan sangat jauh dari apa yang digariskan dalam Pancasila, UUD 1945, tepatnya Pasal 33. Hal tersebut ditegaskan oleh Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, Ridho Saiful saat disambangi Cendana News, Senin (31/08/2015).
“Apalagi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tidak pernah dipraktekkan,” Jelasnya saat ditemui CND, Senin (31/8).
UU No. 5 Tahun 1960 berisi tentang pokok agraria, dalam keseharinnya tidak pernah dipraktekkan. UU tersebut ada dan berlaku, tidak pernah dicabut, namun tidak pernah dipraktekkan.
“Masalahnya, di negara kita ini banyak tumpang tindih,” Imbuhnya.
Secara institusional banyak hal yang ambigu dibeberapa aturan yang kemudian diserahkan ke daerah, tetapi dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah itu menjadi kewenangan pusat.
“Hal-hal seperti ini menjadi tidak jelas arahannya,”sebutnya.
Perpres No. 36 Tahun 2005 berisi Negara boleh mencabut hak tanah atas warga negaranya, kemudian tahun 2006 dipertegas dengan UU pengadaan tanah. Tahun 2007 terjadi penggantian aturan penataan ruang dan wilayah.
“Sengketa agraria dan pola penanganan serta penyelesaiannya masih jauh dari harapan dengan menggunakan mekanisme dialog maupun musyawarah,” Tandasnya.
Pada saat masyarakat mempertahankan diri menggunggat kedaulatan atas tanah ulayat, tanah leluhur maupun tanah bersama, selalu dihadapkan pada kekerasan militeristik. Seperti yang terjadi pasca reformasi, dimana masyarakat tidak hanya dihadapkan pada polisi dan ABRI, namun juga preman sipil.
“WALHI selaku wakil dari masyarakat selalu memberikan upaya dan dukungan demi kedaulatan rakyat. Contohnya dalam hal waduk sepat, yang hingga kini masih kita pantau dan dampingi dalam penyelesaiannya,” tutupnya.
SENIN, 31 Agustus 2015
Jurnalis : Charolin Pebrianti
Foto : Charolin Pebrianti
Editor : ME. Bijo Dirajo