Balikpapan Tolak Pendapatan Rp5 Miliar dari Reklame Rokok

BALIKPAPAN – Pemerintah kota Balikpapan menolak pendapatan iklam/reklame rokok sekitar Rp5 miliar melalui larangan iklan rokok yang juga menetapkan kawasan sehat tanpa rokok (KSTR).

“Kita memang kehilangan pajak reklame Rp5 miliar atau hampir 50 persen dengan ditiadakannya reklame rokok,” papar Kasi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah kota Balikpapan Erwin.

Dengan hilangnya pendapatan pajak reklame rokok tersebut, Erwin menjelaskan untuk mendongkrak pendapatan pajak dilakukan penggalian potensi pendapatan daerah. Misalnya memaksimalkan penarikan pajak di jalan-jalan kelas 2 atau kelas 3. Seperti jalan Gunung Guntur, Karangrejo, Prapatan, Beller dan jalan lainnya. 

“Kalau pajak reklame di jalan utama itu hitungan Rp12 juta pertahun. Tapi kalau dikelas II itu sekitar Rp8 jutaan dan nah kelas III lebih murah lagi. Tapi ini terus kita manfaatkan pendapatan untuk menutupi itu tadi,” sebutnya, Kamis (25/6/2015).

Tahun ini ditargetkan pendapatan pajak reklame sebesar Rp8 miliar dan realisasi per bulan ini  sudah mencapai Rp4 miliar atau 49 persen. “  tahun 2015 ini reklame iklan rokok sudah tidak ada,” sebutnya.

Menurutnya, pemerintah tidak menerima iklan rokok sejak tahun 2014 lalu. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun ini tidak menerima iklan rokok. 

Di Balikpapan terdapat 16 ribu reklame. Dia menyebutkan reklame ini  terbagi tiga jenis yakni reklame yang berkontruksi, non kontruksi dan insidenta ( spanduk, umbul-umbul). “Yang berkontruksi itu sekitar 5000 reklame. Untuk sekitar Sudirman saja, Wajib Pajak untuk reklame ada 600an,” sambungnya.

Pada tahun 2015 ini, Dispenda mendapat tugas untuk mencapai target pendapatan dari 11 pajak sebesar Rp460 miliar lebih. Sedangkan target PAD seluruhnya Rp507 miliar.

——————————————————-

KAMIS, 25 Juni 2015

Jurnalis       : Ferry Cahyanti

Fotografer : Ferry Cahyanti

Editor         : ME. Bijo Dirajo

——————————————————-