UU Pilkada

Kalau dikatakan UU Pilkada mengandung unsur diskriminatif, Mahkamah berpendapat itu tidak benar.

Perlu ada kebijakan baru yang harus segera diambil oleh para pembuat regulasi penyelenggaraan pemilu.

Kajian itu pun dimintanya dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia yang memakan anggaran banyak untuk calon kepala daerah.

Perludem diminta melakukan perbaikan atas pemohonan terhadap uji materi dua undang-undang tersebut sebelum 15 Oktober 2019.

Desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis telah terlanggar.

Larangan bagi mantan koruptor untuk mengikuti ajang pemilihan kepala daerah, semestinya diatur di dalam undang-undang. Keberadaanya bisa dilakukan dengan merevisi UU Pilkada.