Dari 9.165 buronan yang telah kembali tersebut, sebanyak 2.408 di antaranya merupakan anggota partai berkuasa di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu.
Pemkab Batang, Jawa Tengah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi kegiatan penggunaan anggaran daerah. Hal itu untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di daerah itu.