MA

Kebijakan Mahkamah Agung (MA), mengenai administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, atau aplikasi pengadilan elektronik (e-court), memberikan kemudahan dari segi pelayanan, dan biaya kepada masyarakat saat berperkara di…

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menonpalukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Keduanya ditetapkan sebagai hakim yustisial di Badan Peradilan Umum MA, karena kejadian…

Guna menindaklanjuti program peradilan berbasis sistem elektronik atau e-court, Mahkamah Agung (MA) mengalokasi anggaran Rp414 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk program tersebut.

Mahkamah Agung (MA) belum memproses uji materi (judicial review) Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018, yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi dan terorisme, mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.

Mahkamah Agung (MA) kekurangan hakim. Kondisi tersebut terjadi di semua daerah, khususnya di daerah yang lembaga peradilan-nya baru dibentuk.

"Untuk pemberhentian sementara, itu langsung diberikan oleh MA. Tapi, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, SK pemberhentian langsung diberikan untuk nonaktif dari jabatan hakim," ujarnya.

Selain e-payment, aplikasi e-court juga mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (e-filling), biaya panjar (e-SKUM), dan penyampaian panggilan dan pemberitahuan persidangan secara elektronik (e-summons).